KSPI Desak Pemerintah Nolkan PPN Pembalut Wanita, Sandingkan Kebijakan RI dengan Skotlandia

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh melayangkan desakan keras kepada pemerintah untuk menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut wanita dari tarif 11 persen menjadi nol persen. Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, berargumen bahwa produk tersebut merupakan kebutuhan primer bagi perempuan, setara dengan beras dan minyak goreng, sehingga tidak layak diklasifikasikan sebagai barang mewah yang terbebani pajak tinggi. Menurut Said Iqbal, pembalut wanita tercantum dalam 64 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan utama survei untuk menentukan upah minimum di Indonesia.

Langkah ini dinilai krusial untuk meringankan beban pengeluaran rutin buruh perempuan yang harus memenuhi kebutuhan setiap bulan. Said menegaskan bahwa pengenaan pajak 11 persen terhadap produk esensial tersebut justru memperparah tekanan ekonomi yang dihadapi pekerja sektor formal maupun informal di tengah meningkatnya biaya hidup.

Perbandingan Kebijakan Global dan Argumen Keadilan Fiskal

Dalam konferensi pers daring pada Selasa (3/11), Said Iqbal membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan beberapa negara maju untuk menunjukkan perlunya reformasi pajak yang berkeadilan gender. Ia menyoroti bahwa di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, pembalut wanita telah bebas dari pajak. Bahkan di Skotlandia, Britania Raya, produk tersebut didistribusikan secara gratis oleh negara. "Itu salah satu tanggung jawab negara karena seperti orang melahirkan dan hamil, itu kondisi alamiah seorang wanita," tegasnya. Dari sisi makroekonomi, Said menekankan pentingnya membedakan kenaikan upah nominal dengan upah riil. Ia menjelaskan bahwa kenaikan gaji secara nominal sering kali kalah cepat dengan lonjakan Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga daya beli pekerja tetap menurun meski angka gaji tercatat naik.

Lanjutan Agenda Fiskal: Usulan Pajak JHT dan Dukungan Publik

Di luar isu pembalut, KSPI juga akan kembali mengajukan usulan penghapusan pajak atas Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sebelumnya, pembahasan dengan mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat membahas dua opsi, yaitu menetapkan pajak JHT nol persen atau menaikkan batas saldo pajak dari Rp50 juta menjadi Rp400 juta, namun proses ini harus dimulai ulang akibat pergantian kepemimpinan kementerian. Said Iqbal mengklaim bahwa penghapusan pajak pembalut tidak akan membebani keuangan negara secara signifikan, sementara manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan tegas kepada Suahasil Nazara serta meminta dukungan masyarakat luas untuk menyuarakan agar kebijakan perpajakan yang membebani pekerja segera direvisi.