Wapres Gibran Soroti Peran Sanitasi dalam Program Bedah Rumah: Kunci Pencegahan Stunting di Mamuju

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata, tetapi harus mengintegrasikan aspek sanitasi dan kesehatan. Penekanan ini disampaikan saat peninjauan program bedah rumah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai upaya konkret pemerintah untuk mencegah stunting melalui perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Gibran untuk mengawal pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa hunian yang layak harus didukung oleh sistem sanitasi yang memadai agar kualitas hidup penghuni meningkat secara holistik.

Menembus Akses Terhambat dengan Pendekatan Humanis

Proses peninjauan ke Desa Bebanga, Mamuju, pada Senin (2/11) menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrem. Hujan deras dan jembatan yang terputus membuat akses mobil menjadi tidak mungkin, sehingga Gibran memilih menggunakan sepeda motor untuk mencapai lokasi. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan program berjalan meski di daerah terpencil.

• Menempati peran strategis dalam mengawal program bedah rumah nasional.
• Mengutamakan kesehatan keluarga penerima manfaat, bukan hanya struktur bangunan.
• Mendorong keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan stunting melalui infrastruktur perumahan.

Memastikan Distribusi Bantuan Tepat Sasaran

Selain memeriksa fisik rumah, Gibran juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga lain yang belum terdata. "Untuk masyarakat yang masih membutuhkan bedah rumah tapi belum mendapat bantuan, tolong didata, dipenuhi persyaratannya agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," imbaunya. Upaya ini bertujuan agar tidak ada keluarga rentan yang tertinggal dari manfaat program pemerintah. Kunjungan ke Mamuju dan Mamasa ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi langsung dari warga, memastikan kebijakan pusat menjawab kebutuhan riil di lapangan.