Wamendagri Bima Arya: Wajah Negara di Loket Pelayanan, Bukan Sekadar Retorika

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kekuatan kepemimpinan daerah tidak cukup dinilai dari visi yang muluk, melainkan dari kemampuan menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret yang berdampak nyata. Pernyataan tajam ini disampaikan Bima dalam Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif di Swiss-Belresort Pecatu, Badung, Bali, Selasa (3/11). Bima menekankan bahwa kepala daerah harus mampu menyelaraskan program lokal dengan agenda pembangunan nasional agar terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar kuantitas kegiatan.

Fokus pada Data, Prioritas, dan Perspektif Jangka Panjang

Dalam paparannya, Bima mengingatkan bahwa perumusan kebijakan memerlukan perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan tantangan kompleks seperti perubahan demografi, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Kepala daerah dituntut untuk 'membuka perspektif' dengan memiliki helicopter view agar mampu menentukan prioritas berdasarkan pemahaman data, bukan intuisi semata. Setiap intervensi kebijakan harus disusun berdasarkan indikator pembangunan yang jelas untuk memastikan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.

Bima juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kepala daerah perlu mengidentifikasi potensi lokal untuk memastikan pembangunan berdampak pada aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan data menjadi kunci agar perencanaan tidak bersifat reaktif, melainkan antisipatif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi di daerah masing-masing.

Komitmen Pelayanan Publik sebagai Wujud Negara

Aspek krusial yang ditekankan Bima adalah kualitas pelayanan publik sebagai cerminan kehadiran negara. Ia menyatakan bahwa wajah negara tidak diukur melalui retorika yang indah, melainkan melalui layanan administratif kependudukan, kesehatan, dan pendidikan yang responsif. "Wajah negara itu hadir di loket Dukcapil, wajah negara itu hadir di Posyandu. Wajah negara bukan ditampilkan lewat retorika yang indah, tetapi melalui petugas loket yang memberikan pelayanan dengan baik," tegasnya dalam keterangan tertulis.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Team Leader Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia dan Indonesia (SKALA), Petra Karetji, perwakilan Australian National University Budy P. Resosudarmo, serta Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Matheos Tan. Kehadiran mitra internasional ini menandakan upaya memperkuat kapasitas birokrasi daerah agar mampu memenuhi standar layanan dasar yang inklusif dan berkualitas.