Prancis di Ambang Krisis: Kapasitas LP Jenuh, 9.000 Narapidana Tidur di Lantai

Jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan Prancis telah mencapai puncak rekor sepanjang sejarah, menembus angka 91.000 orang. Data terbaru dari Kementerian Kehakiman Prancis menunjukkan tren peningkatan drastis dalam beberapa bulan terakhir, di mana pada September 2026, jumlah narapidana untuk pertama kalinya melampaui batas psikologis 90.000 orang. Lonjakan ini menyoroti kegagalan sistemik dalam manajemen kapasitas penjara di negara tersebut.

Situasi menjadi lebih kritis mengingat disparitas antara jumlah penghuni dan daya tampung infrastruktur. Hingga 1 Oktober, tercatat sebanyak 90.937 narapidana mengaisi lembaga pemasyarakatan di seluruh Prancis. Angka ini jauh melampaui kapasitas resmi yang hanya mampu menampung 63.400 orang. Akibat kepadatan ekstrem ini, Kementerian Kehakiman mencatat bahwa hampir 9.000 narapidana terpaksa tidur di atas kasur yang digelar langsung di lantai sel, mengabaikan standar kebersihan dan kesehatan dasar.

Alarm Internasional dan Putusan Pengadilan HAM

Kondisi memprihatinkan ini memicu respons tegas dari komunitas internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Prancis untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kepadatan penjara yang dinilai menyebabkan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dampak dari krisis ini bahkan telah tercatat dalam laporan hukum supranasional.

Pencatatan resmi menunjukkan:

• Dewan Eropa menyatakan bahwa Prancis dan Turki merupakan dua negara anggota dengan tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan yang paling parah.
• Prancis dicatat sebagai salah satu negara Uni Eropa (UE) dengan kondisi sistem pemasyarakatan yang terburuk.
• Pada Juli 2023, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) telah memutuskan bahwa Prancis melanggar sejumlah pasal dalam Konvensi Eropa tentang HAM.
• Alasan pelanggarannya meliputi kepadatan penjara dan ketiadaan upaya konkret yang terarah untuk memperbaiki kondisi tersebut.