Pemilu Sela AS: Nasib Trump Terancam jika Demokrat Kuasai Kongres

Presiden AS Donald Trump menghadapi ancaman politik signifikan menjelang pemilihan umum paruh waktu atau pemilu sela yang berlangsung pada Selasa (3/11). Pesta demokrasi ini akan menentukan siapa yang memegang kendali atas Kongres AS, di mana Partai Demokrat dan Partai Republik bertarung memperebutkan mayoritas kursi legislatif. Jika kubu Biru berhasil merebut parlemen, mereka akan memiliki ampuh untuk melakukan pengawasan ketat, memulai penyelidikan, dan membatalkan kebijakan-kebijakan kontroversial pemerintahan Trump, sehingga secara drastis membatasi ruang gerak eksekutif di Washington.

Latar belakang pertarungan ini diperkeruh oleh dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat AS, termasuk lonjakan biaya hidup dan ketegangan geopolitik. Pemegang kendali Kongres akan menentukan arah kebijakan regulasi dan anggaran negara bagian yang sangat berdampak langsung pada rakyat.

Amunisi Politik Demokrat untuk Mengawal Pemerintahan Trump

Dilansir dari CNN, kemenangan Demokrat di pemilu sela ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan pemberian perangkat investigasi yang kuat. Fokus utama mereka adalah melanjutkan subsidi premi untuk peserta Affordable Care Act, sebuah prioritas lama yang sebelumnya menjadi pemicu shutdown pemerintahan selama 43 hari. Kegagalan melanjutkannya di periode sebelumnya menyebabkan premi kesehatan melonjak 58 persen pada tahun ini, sebuah beban berat yang ingin segera dihapus oleh anggota Kongres baru jika Demokrat unggul.

• Mengusulkan undang-undang untuk melanjutkan subsidi asuransi kesehatan nasional.
• Memulai penyelidikan resmi terhadap kinerja Elon Musk yang pernah memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
• Mencabut kebijakan tarif impor yang dianggap memperburuk inflasi.
• Berpotensi menyerukan pengakhiran konflik militer AS-Iran melalui resolusi DPR.

Demokrat juga akan membidik Pete Hegseth, Menteri Pertahanan yang terlibat dalam eskalasi perang dengan Iran. Seruan untuk mengakhiri perang ini sangat mungkin muncul, meskipun secara prosedural hal itu rumit karena membutuhkan suara anggota Partai Republik untuk mem-veto potensi penolakan Trump terhadap resolusi yang disahkan DPR.

Resistensi terhadap Tarif dan Prosedur Veto Presiden

DPR yang dikuasai Demokrat kemungkinan besar akan menentang rencana tarif Trump dengan keras, mengingat tarif tersebut merupakan salah satu penyebab langsung tingginya pengeluaran masyarakat di samping dampak perang Iran. Namun, pertarungan legislative ini tidak akan mudah, karena mekanisme prosedural yang digunakan saat ini justru memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi eksekutif untuk mempertahankan tarif tersebut.

"DPR yang dikuasai Demokrat juga mungkin akan menentang rencana tarif Trump dengan lebih keras, meskipun mekanisme prosedural yang digunakan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi tarif tersebut," kata Kevin Chen dari S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), kepada Channel News Asia (CNA). Pernyataan ini menegaskan bahwa meski Demokrat memegang mayoritas,Trump masih memiliki tameng prosedural dan hak veto yang membuatnya sulit untuk sepenuhnya digulingkan atau dibatasi secara total dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri.