Menteri Keuangan Suahasil Ingatkan K/L: Jangan Asal Ngegas di Akhir Tahun, Efisiensi Tetap Jadi Prioritas

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan peringatan tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga disiplin fiskal di sisa tahun anggaran. Meskipun pemerintah ditargetkan menggerakkan belanja negara sebesar Rp990 triliun hingga akhir 2026, Suahasil menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja tidak boleh mengorbankan prinsip efisiensi dan tata kelola yang baik. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengendalian belanja publik agar tetap efektif di tengah percepatan operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peringatan ini disampaikan Suahasil usai rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa (3/11/2026). Ia mengakui bahwa pola belanja yang lebih cepat dan besar di dua bulan terakhir adalah hal lazim dalam siklus operasi APBN. Namun, ia menegaskan bahwa akselerasi tersebut harus tetap sesuai dengan target output yang telah dicanangkan saat pengajuan anggaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian tanpa menimbulkan risiko fiskal yang tidak perlu.

Performa APBN dan Target Percepatan Fiskal

Dalam laporan kepada Presiden, Suahasil menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Oktober 2026 masih berjalan di jalur yang benar. Meski demikian, tantangan besar masih menyisakan kewajiban mengejar pendapatan negara sebesar Rp600 triliun lebih di dua bulan terakhir. Secara postur, APBN 2026 menargetkan total pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Angka-angka ini mengindikasikan defisit yang diestimasi sebesar Rp686,1 triliun, atau setara dengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Kemenkeu ini menekankan bahwa percepatan belanja harus dilakukan dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Ia mengingatkan seluruh unit kerja di lingkup K/L agar tidak gegabah dalam merealisasikan dana yang tersisa, mengingat defisit yang cukup besar membutuhkan pencairan dana yang presisi dan terarah.

Implikasi Kebijakan dan Arahan Pimpinan

Arahan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama bagi Kemenkeu untuk mengawasi realisasi belanja secara ketat. Suahasil menambahkan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas program prioritas, melainkan memastikan proses pengadaan dan eksekusi berjalan sesuai standar tata kelola yang baik. Ini menjadi sinyal penting bagi para eksekutor anggaran di tingkat kementerian bahwa akuntabilitas output akan menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar persentase penyerapan belanja.

Ke depan, keberhasilan mengejar target pendapatan dan belanja di kuartal terakhir akan menjadi penentu utama capaian defisit 2,68% PDB. Jika K/L mampu menyeimbangkan percepatan belanja dengan prinsip efisiensi sesuai arahan, APBN 2026 diprediksi akan selesai dengan sisa anggaran yang sehat dan termanfaatkan secara optimal.