Mendagri Tito Karnavian: Wilayah Sumatra dengan Bencana Susulan Boleh Tetapkan Status Tanggap Darurat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, menyatakan bahwa daerah yang kembali terdampak bencana susulan diperbolehkan menetapkan status tanggap darurat. Kebijakan strategis ini diambil untuk memotong birokrasi administrasi yang panjang, seperti proses pengadaan melalui lelang yang dapat memakan waktu berbulan-bulan, sehingga penanganan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Pernyataan tegas ini disampaikan saat Tito memberikan sambutan di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Aceh, pada Selasa (3/11), di mana ia menekankan urgensi responsif terhadap dinamika kebencanaan yang masih terjadi.

Meskipun penanganan bencana sebelumnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Tito menjelaskan bahwa daerah yang kembali mengalami dampak luas, misalnya banjir, berhak memicu kembali mekanisme tanggap darurat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengeluarkan surat arahan resmi agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat. "Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi... maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat," ujar Tito.

Penguatan Fiskal dan Rencana Induk Rp100,1 Triliun

Untuk mendukung percepatan pemulihan di tiga provinsi terdampak, pemerintah pusat menyiapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun. Dari total 33 kementerian/lembaga yang terlibat, sebanyak 29 kementerian/lembaga telah memastikan alokasi anggaran pada 2026. Secara spesifik, berikut rincian penguatan fiskal dan bantuan yang disalurkan:

• Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
• Satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR.
• Sembilan unit pompa air untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.
• Pencairan bantuan tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang.
• Paket sembako dan logistik darurat dari Kementerian Sosial.

Tito mengakui bahwa penanganan pascabencana merupakan pekerjaan masif karena mencakup 53 kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Pemda untuk mendata kebutuhan secara presisi; persoalan yang mampu ditangani dengan anggaran daerah harus segera dieksekusi, sementara kebutuhan berskala nasional dikordinasikan melalui Satgas PRR.

Imbauan Koordinasi dan Komitmen Tanpa Meninggalkan

Langkah lanjutan ini menuntut sinergi antara Pemda dan kementerian terkait agar tidak ada tumpang tindih atau keterlambatan penanganan. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian menyeluruh terhadap masyarakat, baik yang terdampak bencana sebelumnya maupun bencana susulan. "Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara kita yang terkena dampak... Semua kita perhatikan," pungkas Tito, memastikan bahwa prioritas utama tetap pada keselamatan dan pemulihan hajat hidup masyarakat di wilayah Sumatra.