Kedubes China Keras Bantah Klaim Eks Duta Besar Filipina, Tegaskan Tidak Takut Perang

Kedutaan Besar China di Manila melontarkan protes keras terhadap opini yang ditulis oleh Jaime Yambao, mantan Duta Besar Filipina untuk PBB. Perselisihan diplomatik ini dipicu oleh kolom opini Yambao yang menantang posisi Beijing dalam konflik maritim di Laut China Selatan, dengan klaim kontroversial bahwa ketahanan China semata-mata berasal dari ketakutan terhadap aliansi militer AS-Filipina, bukan dari niat damai.

Menurut Yambao, perilaku Beijing tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT) 1951 antara Amerika Serikat dan Filipina. "Jika China tidak menyerang Filipina, itu bukan karena cinta damai, melainkan efek jera dari Perjanjian Pertahanan Bersama," tulisnya. Yambao juga mendesak Pengakuan China terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) 2016, meski ia secara pribadi menyebut putusan itu tidak sah dan bias secara politik.

Bantahan Keras dan Dugaan Ketidakprofesionalan

Kedubes China dengan tegas membantah narasi tersebut, menyatakan bahwa komitmen perdamaian Beijing berasal dari kebijakan luar negeri yang independen. "China memilih menahan diri karena niat baik terhadap tetangganya, bukan karena takut pada aliansi mana pun," tegas pernyataan resmi Kedubes. Pihaknya menilai tulisan Yambao sarat dengan kebohongan sejarah yang serius dan mencerminkan ketidakmampuan diplomatik yang disesalkan. Kritik tajam juga diarahkan ke Yambao karena menyerang sistem politik negara lain, yang dianggap melampaui batas kesopanan diplomatik dasar.

Lebih dari sekadar sengketa maritim, perseteruan ini juga menyentuh riwayat sejarah militer. Yambao mempropagandakan narasi bahwa 900 tentara Filipina berhasil mengalahkan 40.000 tentara China dalam Pertempuran Yultong. Namun, Kedubes China meletakkan fakta arsip: "Dalam kenyataannya, pasukan Filipina mundur atas perintah AS setelah pertempuran, dan pasukan China memegang kendali penuh."

Dimensi Diplomasi: Ancaman Balasan dan Narasi Politik

Yambao sebelumnya menyerukan agar Duta Besar China, Jing Quan, ditetapkan sebagai persona non grata karena pernyataan yang mengisyaratkan kemenangan militer Beijing. Ancaman ini justru dinilai Kedubes sebagai bentuk provokasi yang dapat memicu perbalasan diplomatik yang merugikan kedua belah pihak. Dalam konteks hubungan bilateral negara ASEAN, insiden ini memperketat dinamika di mana klaim historis Yambao yang telah lama disorot, kini berbuah konfrontasi publik yang serius. Langkah lanjutan ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan atas hukum laut dan sejarah perang masih menjadi isu sensitif yang rawan memanas di kawasan Asia-Pasifik, terutama jika para pihak terus mengabaikan prinsip saling menghormati dan ketepatan data secara akademis dan diplomatik.