Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23 Persen, Airlangga Hartarto: Pemerintah Tetap Tenang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. Angka ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi pemicu utama tekanan biaya hidup bagi masyarakat. Meskipun tingkat inflasi tersebut mendekati batas atas sasaran inflasi nasional, dinamika ini menjadi sorotan utama dalam ulasan ekonomi mingguan yang dirilis oleh kantor berita nasional.

Kondisi makroekonomi ini berkebalikan dengan performa sektor perdagangan luar negeri yang tetap tangguh. BPS juga melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga September 2026 berhasil mencapai 221,23 miliar dolar AS. Capaian ini menunjukkan ketahanan sektor eksternal meskipun terdapat gejolak harga di dalam negeri yang dipicu oleh fluktuasi pasar pangan domestik.

Respons Pemerintah dan Strategi Ekspor SDA Mulai 2027

Menanggapi data inflasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak khawatir terhadap kenaikan angka inflasi Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa meskipun tren harga mendekati batas atas target nasional, langkah-langah penstabilan pasar pangan telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sikap ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Sementara itu, di sektor hilirisasi, Bahlil Lahadalia selaku Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi telah berkoordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Koordinasi ini difokuskan pada persiapan rencana strategis ekspor sumber daya alam (SDA) melalui DSI yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2027. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat struktur nilai tambah produk nasional sebelum dikirim ke pasar global, bukan sekadar menjual mentah.

Gerobak Pendalaman Pasar Modal bagi Sektor UMKM

Demi diversifikasi sumber pendanaan di luar perbankan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan program akselerasi bagi sektor riil. Keduanya merancang program Go Public Academy for SMEs untuk melatih dan mempersiapkan sekitar 200 UMKM agar memenuhi standar kesiapan teknis serta pelaporan keuangan yang wajib untuk mengikuti mekanisme penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) di pasar modal.

Langkah struktural ini bertujuan memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini terkendala oleh syarat administratif dan modal awal yang besar. Dengan persiapan intensif ini, pemerintah berharap dapat mencetak wave baru emiten-emiten lokal yang berasal dari sektor produktif berbasis teknologi atau manufaktur mikro, sehingga dapat memperkuat ekosistem keuangan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.