Ganti Gaji dengan Skema Baru: Pemprov DKI Gencar Curi Start Pembangunan Jelang Akhir Tahun

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah kini belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI harus segera memutar otak untuk memastikan kelancaran proyek infrastruktur. Sebagai langkah strategis agar tidak terjebak dalam ketidakpastian, eksekutif provinsi menyiapkan alternatif pendanaan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pernyataan krusial ini diungkap saat Pramono meninjau progres pembangunan prasarana di Kali Angke, Jakarta Barat, pada Selasa (3/11/2026). Pramono mengakui bahwa Pemprov DKI sepenuhnya patuh terhadap arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi obligasi. Namun, dengan kondisi yang belum disetujui hingga saat ini, pemerintah daerah tidak bisa menunggu terlalu lama demi kepastian skema pembiayaan. Keputusan cepat ini diambil agar roda pembangunan di ibu kota tidak terantahkan secara signifikan.

Alih-Alih Menunda, Eksekutif dan Legislatif Sepakati Alternatif Cepat

Pramono menjelaskan bahwa proses deliberasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menghasilkan dua jalur pembiayaan utama. Kedua instrumen ini dianggap lebih fleksibel dan dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan menunggu proses birokrasi obligasi selesai. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov DKI berkomitmen menjaga momentum pembangunan, di mana perubahan skema pembiayaan harus tetap menghasilkan dampak positif bagi infrastruktur.

• Pemanfaatan DBH: Mendistribusikan kembali dana dari pemerintah pusat secara spesifik untuk mendanai sektor prioritas di Jakarta.
• Pinjaman SMI: Memperoleh pendanaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dengan harapan mendapatkan tingkat suku bunga yang kompetitif dan terjangkau.

Dukungan Full Legislatif: Jangan Tahan Aspirasi Warga

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang diambil oleh eksekutif. Ima menegaskan bahwa prinsip utama lembaga legislatif adalah melayani aspirasi masyarakat. "Jangan sampai kebutuhan masyarakat dan pembangunan Jakarta terhenti karena urusan teknis pembiayaan," ujar Ima. Dukungan sinergis ini memastikan bahwa baik dari sisi eksekutif maupun legislatif memiliki satu arah pandang: memprioritaskan penyelesaian infrastruktur vital, terlepas dari kompleksitas skema pendanaan yang ada saat ini.