BP BUMN Klaim DSI Hanya Verifikasi Ekspor Satu Pintu, Pemerintah Evaluasi Kesiapan Transisi Menuju 2027

Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak memiliki hak penguasaan atas fisik barang komoditas strategis dalam skema ekspor satu pintu. Peran lembaga ini, seperti diklarifikasi Aminuddin Ma'ruf, sebatas melakukan verifikasi administratif untuk memastikan proses kontrak dan dokumen ekspor berjalan sesuai regulasi. Klarifikasi ini bertujuan meredam kekhawatiran pasar terkait dominasi BUMN atas pasokan bahan mentah, sekaligus menegaskan bahwa DSI bertindak sebagai gatekeeper data dan proses, bukan sebagai pemilik atau distributor tunggal komoditas tersebut.

Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menjelaskan mekanisme kerja DSI saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi pada Selasa (3/11/2026). "DSI tidak menguasai komoditasnya, tidak menguasai barangnya, verifikasi saja bagaimana proses dari kontrak dan lain lainnya itu nanti satu pintu saja lewat DSI," ujarnya. Penjelasan ini menjadi kunci dalam memahami posisi DSI dalam arsitektur perdagangan baru, di mana perusahaan hanya memastikan kepatuhan dan ketelusuran data, sementara kepemilikan barang tetap ada pada eksportir atau produsen asli.

Integrasi Sistem Data dengan Bea Cukai

Untuk memastikan transparansi dan efisiensi data, pemerintah mengintegrasikan sistem DSI dengan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Aminuddin Ma'ruf menambahkan, "Nanti integrasi datanya DSI dengan bea cukai khusus untuk tiga komoditas itu." Komoditas yang masuk dalam skema ini meliputi minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Integrasi sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap dokumen ekspor tiga komoditas strategis tersebut, sehingga mengurangi potensi manipulasi data dan mempercepat proses pelaporan ke lembaga negara terkait.

Evaluasi kesiapan skema ini dilakukan secara ketat menjelang tenggat waktu implementasi. Beberapa poin teknis yang menjadi fokus integrasi dan verifikasi meliputi:

• Pengaturan keluar masuk data kontrak antara produsen dan pembeli internasional melalui portal DSI.
• Penyesuaian format data DSI dengan protokol keamanan dan pelaporan DJBC melalui sistem CEISA.
• Verifikasi kepatuhan dokumen untuk tiga komoditas: CPO, batu bara, dan ferro alloy.

Rapat Koordinasi Terbatas Pastikan Masa Transisi Berlancar

Pemerintah tengah menjalani masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelum skema wajib berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. Menteri Perdagangan Budi Santoso atau akrab disapa Busan menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, dan Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia bertujuan mengevaluasi kesiapan teknis dan administratif. "Nanti sesuai PP ya, per tanggal 1 Januari, itu kan sudah jalan DSI. Jadi ini kan masa transisi. Sekarang masa transisi sampai 31 Desember, jadi evaluasi, evaluasi kesiapan dan sebagainya. Nanti rapat lagi," ucap Budi Santoso. Rapat evaluasi ini krusial untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang menghambat arus ekspor Indonesia, sekaligus memastikan bahwa integrasi sistem data antara DSI dan Bea Cukai berjalan mulus tanpa *downtime* signifikan saat pergantian tahun baru.