BEI Teguh Hukum Direksi: Pemeriksaan Acak Free Float Jadi Andalan Benahi Penegakan Hukum Pasar Modal di Mata MSCI

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengunci komitmen pembenahan dengan menerapkan pemeriksaan acak atau random checking terhadap laporan kepemilikan saham publik atau free float emiten. Kebijakan tegas ini bertujuan memotong segala potensi manipulasi data yang selama ini dianggap melemahkan kepercayaan investor global. Langkah ini merupakan respons langsung atas sorotan lembaga pemeringkat internasional Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti lemahnya aspek penegakan hukum (enforcement) di pasar modal Indonesia.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa seluruh perusahaan tercatat telah disosialisasikan terkait kewajiban pelaporan akurasi free float dan identifikasi pihak terafiliasi. Proses verifikasi data ini krusial untuk memastikan bahwa saham yang dikategorikan sebagai free float benar-benar dimiliki publik, bukan justru dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan tersembunyi dengan pengendali perusahaan.

Mekanisme Sanksi Tegas dan Transparansi Investigasi Baru

BEI menolak untuk pasrah apabila ditemukan ketidaksesuaian fakta dalam laporan emiten. Direktur yang bertanggung jawab atas kelalaian pelaporan kini menghadapi ancaman tindakan tegas dari lembaga bursa. Dalam pernyataannya pada media gathering di Lombok pada Selasa (3/11/2026), Jeffrey menegaskan konsekuensi hukum yang pasti: "Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak-pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab."

Secara paralel, BEI meng-update arsitektur pengawasan perdagangan saham. Jika sebelumnya investigasi manipulasi pasar berjalan tertutup dengan mekanisme peringatan unusual market activity (UMA) dan suspensi sementara (cooling down), kini mekanisme akan diperbarui menggunakan teknologi terpadu. Perubahan ini diarahkan agar proses investigasi tidak lagi menjadi rahasia, melainkan dibuka seluas-luasnya kepada publik.

Respons OJK: Menuntaskan 'Pekerjaan Rumah' Ekspektasi MSCI

Langkah pembenahan ini merupakan bagian dari respons komprehensif terhadap evaluasi MSCI. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki) mengungkapkan bahwa seluruh aspek teknis pasar modal Indonesia yang ditagih lembaga rating global tersebut, seperti keterbukaan informasi, transparansi, dan likuiditas, sudah terbukti memenuhi standar ekspektasi MSCI. Namun demikian, aspek penegakan hukum masih menjadi satu-satunya variabel utama yang belum optimal.

Berdasarkan pernyataan Kiki di Jakarta pada Selasa (27/10/2026), "Semua ketentuan harapan yang diminta mereka kepada market kita sudah kita penuhi terkait dengan keterbukaan, transparansi, likuiditas dan lain-lain. Hanya satu yang masih belum sesuai dengan ekspektasi, yaitu enforcement." Untuk merevitalisasi aspek enforcement tersebut, BEI mulai dari sekarang wajib mengumumkan ke publik apabila ditemukan indikasi manipulasi. Data yang wajib dibuka di antara lain:

• Periode perdagangan di mana manipulasi terindikasi terjadi.
• Identitas pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik manipulatif.
• Aktor anggota bursa yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.
• Penerapan tindakan pembatasan atau suspensi pada rekening efek terkait.