Bahlil Terapkan Pengendalian Produksi Batu Bara Lewat RKAB untuk Revitalisasi Harga dan Penerimaan Negara

Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, mengimplementasikan pengendalian produksi batu bara nasional melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah strategis ini diambil untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, serta mendorong kenaikan harga komoditas yang telah jatuh ke titik terendah meskipun Indonesia menyuplai hampir separuh batu bara global pada 2025. "Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita," tegas Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut data yang dipaparkan, konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun, dengan volume perdagangan antarnegara sekitar 1,3 miliar ton. Pada 2025, Indonesia menyumbang 540 juta ton atau setara 43% dari total pasokan global tersebut. Namun, dominasi volume ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan perusahaan maupun penerimaan negara karena pembukaan lahan tambang yang berlebihan membuat komoditas tersebut dijual dengan harga murah.

Mekanisme Kendali Pasokan dan Proyek Harga Batu Bara 2026

Kebijakan pengendalian ini adalah respons pemerintah setelah aturan sebelumnya untuk menaikkan Harga Batu bara Acuan (HBA) tidak diindahkan oleh para pelaku industri. Bahlil menekankan bahwa strategi baru ini mulai menunjukkan hasil positif, dengan proyeksi harga batu bara pada 2026 dapat mencapai 154 dolar AS. Ia mengingatkan para pengusaha untuk tidak beroperasi dengan pola pikir 'orang yang kelaparan' atau 'baru berbuka puasa', di mana segala hal dikonsumsi tanpa seleksi. Pembagian RKAB harus dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang saling mendahului.

Peningkatan partisipasi dalam mekanisme ini terlihat dari jumlah perusahaan pengaju RKAB yang meningkat signifikan:

• 500 perusahaan mengajukan RKAB pada tahun 2025.
• 650 perusahaan tercatat mengajukan RKAB pada tahun 2026.

Implikasi Fiskal: Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tembus Rp165 Triliun

Dampak dari pengendalian produksi ini tercermin secara langsung pada sektor fiskal negara. Bahlil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini mencapai kisaran Rp130 triliun hingga Rp135 triliun pada 2025. Hingga 1 Oktober 2026, realisasi PNBP telah menembus angka Rp141 triliun. Pemerintah memproyeksikan penerimaan ini akan terus meningkat hingga mencapai rentang Rp160 triliun hingga Rp165 triliun pada akhir 2026. Melalui pendekatan ini, pemerintah bertujuan memastikan batu bara Indonesia tidak lagi dijual di bawah nilai wajahnya, sekaligus menjaga cadangan strategis agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang.