Ribka Haluk Umumkan 100% Pemprov Maluku-Malut-Tanah Papua Siapkan Satgas MBG, Inspeksi Serentak Digelar November 2026

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk secara resmi mengonfirmasi bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung 100 persen di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua. Dalam keterangannya pada Senin (2/11/2026), Ribka menyampaikan apresiasi tinggi kepada para gubernur dan kepala daerah yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satgas tersebut, sebuah langkah strategis yang menjadi landasan utama penguatan pengawasan program prioritas nasional di kawasan timur Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ribka dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ mengenai Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Acara yang dilaksanakan secara daring dari Jakarta ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, para sekretaris daerah se-tiga wilayah tersebut, serta Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen kolaboratif untuk memastikan tata kelola program yang aman dan akuntabel.

Fokus Inspeksi Serentak dan Indikator Operasional BGN

Setelah tahap pembentukan organisasi selesai, Ribka menekankan bahwa kekuatan Satgas kini harus diarahkan pada pengawasan langsung terhadap SPPG. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh wajib dilakukan untuk menguji kelayakan berbagai aspek kritis, yang meliputi:

• Pemenuhan standar sarana dan prasarana fisik dapur.
• Proses pengolahan makanan hingga kesesuaian menu gizi.
• Kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan yang ketat.
• Kesesuaian operasional dengan indikator kelayakan yang ditetapkan oleh BGN.

Inspeksi lapangan dijadwalkan berlangsung secara serentak mulai minggu pertama November 2026. Ribka menuntut setiap pemeriksaan dilakukan secara objektif dan berbasis fakta lapangan. Hasil inspeksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan dasar mutlak untuk menentukan rekomendasi keberlanjutan operasional: SPPG dinyatakan layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.

Harapan Sinergi untuk Peningkatan Gizi dan Ekonomi Daerah

Wamendagri berharap hasil evaluasi dari Satgas daerah dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BGN secara berkelanjutan. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem tata kelola yang transparan dan bebas dari celah pengawasan. Pada akhirnya, upaya bersama ini ditujukan untuk memastikan program MBG tidak hanya terselenggara dengan aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan status kesehatan anak-anak serta memutar roda perekonomian di tingkat daerah secara berkelanjutan.