Perdebatan Dampak Karhutla: Dari Risiko Kesehatan PM2.5 hingga Urgensi Pengakuan Wilayah Adat

Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini melampaui sekadar kerusakan ekosistem, merambah ke ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang jauh dari titik api. Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PR MB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Marcellinus Mandira Budi Utomo, menegaskan bahwa partikulat halus PM2.5 yang terbawa angin dapat memperluas paparan polusi udara, meningkatkan risiko kesehatan bagi penduduk di berbagai wilayah, khususnya di Kalimantan. Kajian terbaru mengintegrasikan data satelit, pemodelan atmosfer, dan analisis kuantitatif mortalitas dasar untuk mengukur potensi dampak tersebut secara komprehensif.

Menyederhanakan Kompleksitas Bahaya Karhutla

Marcellinus mengingatkan bahwa estimasi berbasis pemodelan harus dipahami dengan batasan metodologisnya. Angka yang dihasilkan tidak boleh diartikan sebagai korelasi langsung seluruh kematian aktual yang disebabkan oleh karhutla, melainkan sebagai indikator potensi risiko untuk memperkuat peringatan dini dan perlindungan kelompok rentan. Data ini menjadi bahan penting bagi kesiapan pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa respons darurat tidak hanya soal memadamkan api, tetapi juga mitigasi dampak sekunder pada sistem pernapasan masyarakat.

Sementara itu, Forum Sharing Session Karhutla yang kolaborasi PR MB BRIN dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) menyoroti dimensi tata kelola wilayah. Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) membandingkan persebaran titik panas (hotspot) dengan data wilayah adat terdaftar. Meskipun perbandingan data tidak membuktikan hubungan sebab-akibat atau menentukan tanggung jawab pihak tertentu, Kasmita menekankan bahwa pengakuan formal wilayah adat dan integrasi data kunci diperlukan agar pengelolaan lahan dan penanganan kebakaran dilakukan secara lebih tepat dan inklusif.

Peran Masyarakat dan Tantangan Kehutanan

Untuk pencegahan yang berkelanjutan, Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga, Muhammad Adib, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya bersama dan tata kelola air di tingkat lokal. Pemantauan kebakaran skala luas harus dilengkapi dengan pemahaman kondisi setempat serta pembagian kewenangan yang jelas, sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya di lingkungan mereka. Dari perspektif kebijakan kehutanan, Krystof Obidzinski dari European Forest Institute menilai bahwa karhutla menjadi tantangan besar bagi pencapaian target net sink karbon pada 2030 dan pengembangan hutan multi-pemanfaatan, menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam mitigasi risiko kebakaran.