Partai Arab Cetak Sejarah di Pemilu Israel, Peluang Koalisi Masih Terhalang Syarat Berat

Perolehan 19 kursi parlemen oleh partai-partai Arab dalam pemilihan umum terbaru Israel menciptakan dinamika politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil ini menempatkan blok petahana pimpinan Benjamin Netanyahu dengan 53 kursi dan blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot dengan 48 kursi sama-sama gagal meraih mayoritas mutlak 61 kursi, sehingga menjadikan faksi Arab sebagai penentu utama pembentukan pemerintahan baru.

Sejarah Singkat Keterlibatan Partai Arab dalam Pemerintahan

Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menyebut pencapaian 19 kursi tersebut—yang terdiri dari 11 kursi untuk Joint List dan 8 kursi untuk Ra'am—sebagai momen bersejarah bagi masyarakat Arab. Meski secara tradisi memosisikan diri sebagai oposisi, partai Arab sebenarnya pernah mencatatkan diri dalam koalisi pemerintah pada periode 2021-2022. Kala itu, Partai Ra'am memutuskan berpisah dari aliansi partai Arab dan bergabung ke dalam pemerintahan perubahan yang dipimpin Naftali Bennet.

Keputusan Ketua Ra'am Mansour Abbas untuk masuk koalisi didasari pendekatan pragmatis demi melayani konstituen, khususnya dalam menekan angka kejahatan dan memperbaiki infrastruktur. Sebagai imbalannya, perjanjian koalisi menyepakati alokasi dana hingga 53 miliar shekel untuk masyarakat Arab-Israel, yang kemudian diikuti persetujuan anggaran 30 miliar shekel pada Oktober 2021 untuk memperluas kesempatan kerja dan layanan kesehatan. Namun, eksperimen politik ini berumur pendek seiring runtuhnya koalisi akibat konflik internal yang berujung pada pembubaran parlemen dan pemilu ulang pada November 2022.

Syarat Ideologis yang Mengganjal Kerja Sama Politik

Kini, upaya mengulang sejarah tersebut menghadapi tembok tebal berupa persyaratan ideologis. Sementara Netanyahu secara terbuka menolak menggandeng partai Arab, Eisenkot membuka pintu koalisi dengan syarat ketat. Faksi Arab diminta mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, serta berkomitmen terhadap wajib militer dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat-syarat tersebut nyaris mustahil dipenuhi. Bagi Joint List, mengakui Israel sebagai negara Yahudi bertentangan langsung dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, kewajiban militer dan dinas nasional ditolak mentah-mentah oleh Ra'am maupun Joint List karena alasan solidaritas sesama warga Palestina. Pakar kebijakan Israel, Alex Lederman, menilai langkah pragmatis Abbas di masa lalu justru memicu perpecahan suara Arab yang berujung pada melemahnya representasi mereka di Knesset dan turut berkontribusi pada kembalinya Netanyahu ke tampuk kekuasaan sejak akhir 2022 hingga saat ini.