Mensos Saifullah Yusuf: Warisan Pahlawan dalam UUD 1945 Menjadi Kompas Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa telah diwariskan secara nyata melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang harus dijadikan pedoman bersama dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya selepas acara puncak peringatan Hari Pahlawan 2026 yang digelar Kementerian Sosial bersama Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin malam. Menurut Mensos, para pahlawan terdahulu tidak pernah memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan generasi masa depan, sebuah semangat luhur yang tertuang jelas dalam tiga pasal utama konstitusi.

Untuk mengaktualisasikan semangat tersebut, Saifullah menjabarkan tiga pilar konstitusional yang menjadi landasan kebijakan sosial negara. Secara spesifik, Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sementara itu, Pasal 33 mengamanatkan agar kekayaan negara dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi perlindungan sosial, Pasal 34 menggariskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Ketiga pasal ini dianggap sebagai jantung konstitusi yang memberikan pembelaan nyata bagi mereka yang tertinggal dan memerlukan jaminan negara.

Implementasi Nyata Melalui Program Sekolah Rakyat

Kutipan konstitusi tersebut kini diwujudkan secara konkret melalui program Sekolah Rakyat, sebuah gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menjangkau anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Program ini menyasar anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah bertahun-tahun, terpaksa bekerja di jalanan, atau terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Saifullah menekankan bahwa program ini tidak menerapkan pendaftaran atau tes akademik, melainkan berbasis penjangkauan (outreach) terhadap mereka yang memenuhi kriteria, termasuk anak jalanan yang melakukan kegiatan tidak semestinya.

Skala program ini sudah sangat masif. Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di lebih dari 180 titik dengan 265 gedung yang dibangun, serta menampung sekitar 45.000 siswa di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah siswa bertambah menjadi lebih dari 100.000 orang pada tahun depan dan mencapai 300.000 siswa pada tahun 2028. Dengan penyiapan gedung permanen di setiap kabupaten/kota yang mampu menampung hingga 2.000 siswa, program ini diproyeksikan dapat mendidik tidak kurang dari satu juta anak dari keluarga prasejahtera.

Target Jangka Panjang dan Dampak Sosial

Langkah lanjutan dari program ini berfokus pada keberlanjutan infrastruktur pendidikan untuk keluarga prasejahtera. Pembangunan gedung permanen di setiap kabupaten/kota bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang stabil bagi ribuan buruh anak jalanan yang telah terjaring dalam satu tahun terakhir. Dengan demikian, warisan pahlawan dalam UUD 1945 tidak hanya menjadi retorika, tetapi terimplementasi dalam kebijakan struktural yang mendesak.

Kesuksesan penjangkauan ribuan anak dari jalanan ke bangku sekolah menjadi bukti bahwa negara hadir bagi kelompok termarjinalkan. Target satu juta anak dididik dalam beberapa tahun ke depan menjadi komitmen besar yang memerlukan akurasi data dan kolaborasi lintas sektor. Bagi Saifullah, keberhasilan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap pengorbanan para pahlawan, yaitu memastikan generasi penerus tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan putus sekolah, melainkan menjadi bagian dari kemajuan bangsa melalui akses pendidikan yang layak.