Pramono Anung: DKI Siap Turuti Pusat soal Konser Bocelli, Sambut Tegas Penggerebekan Kampung Bahari
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mengikuti penuh setiap keputusan pemerintah pusat terkait izin penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026. Sikap ini ditegaskan Pramono di Balai Kota, Jakarta, pada Senin (2/11), sebagai respons atas berbagai pertanyaan di ruang publik yang belum ia jawab secara gamblang sebelumnya. Selain isu konser, Pramono juga memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan langkah tegas untuk memberantas peredaran narkotika, khususnya di wilayah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dukungan terhadap pemberantasan narkoba ini sejalan dengan data inflasi terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga di sektor pangan. Untuk mencegah kemacetan dan gangguan ketertiban yang bisa memperburuk situasi sosial-ekonomi di lapangan, Pemkot Jakarta Selatan juga mengambil langkah strategis dengan memasang portal pengaman di lima akses Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari.
Penjelasan Resmi soal Konser Bocelli dan Ancaman Narkotika
Mengenai konser Andrea Bocelli, Pramono meluruskan bahwa ia memang belum memberikan pernyataan resmi ke publik sebelumnya karena menunggu kepastian dari kementerian terkait. "Saya sendiri, terus terang, hampir tidak pernah memberikan statement tentang konser ini, sama sekali tidak pernah. Dan ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ujar Pramono. Di sisi lain, terkait penggerebekan Kampung Bahari, ia menegaskan bahwa "Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya... perang terhadap narkoba. Apa yang dilakukan di Kampung Bahari, tentunya kami memberikan support sepenuhnya untuk itu." Pernyataan ini menandai sinergi yang lebih erat antara provinsi dan aparat keamanan pusat dalam memberantas jaringan gelap obat terlarang di kawasan padat penduduk tersebut.
Inflasi Mamin Tembus 2,52% dan Respons Digital Pemprov DKI
Secara ekonomi, data dari Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, mencatat bahwa inflasi tahunan Jakarta pada Oktober 2026 berada di angka 2,52 persen. Angka ini didorong oleh andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 0,66 persen.
- Komoditas penyumbang utama inflasi yang paling menonjol adalah daging ayam ras, beras, dan minyak goreng.
Untuk menjaga ketertiban fisik di jalanan, Pemkot Jaksel melalui Kepala Suku Dinas Perhubungan Bernad Oktavianus Pasaribu mengimplementasikan penutupan akses JLNT Antasari di lima titik pada setiap akhir pekan mulai Sabtu, 14 November 2026, pukul 00.00 hingga 04.00 WIB. Langkah ini diambil secara tegas untuk menekan lonjakan kasus balap liar yang kerap merusak fasilitas umum. Rangkaian kebijakan di atas menunjukkan bahwa pemprov tengah menyeimbangkan penanganan isu sosial, ekonomi makro, hingga keamanan infrastruktur secara simultan di wilayah DKI Jakarta.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Mendes Yandri Susanto Komitmen Atasi Stunting dari Hulu: Dampak Ekonomi, Kesehatan, hingga Target Jangka Panjang 2045

264 Pati dan Pamen Polri Dimutasi: Penyegaran Strategis untuk Hadapi Tantangan Kompleks

Modus Baru Jaringan Narkotika: Tiga Bandar Sabu di Morowali Dibekuk Gunakan Aplikasi AI 'METEOR'
