MA Gelar Press Conference Jelaskan Rincian Putusan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Mahkamah Agung RI dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin siang pukul 11.00 WIB untuk menjelaskan secara resmi detail putusan kasasi terkait gugatan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil usai MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Jumat (30/10), sehingga memicu perhatian publik terhadap legalitas dokumen akademik yang menjadi syarat pencalonan di Pilkada maupun Pilpres.

Klarifikasi Putusan Nomor 742.K/TUN/2026

Putusan MA dengan nomor 742.K/TUN/2026 tersebut secara resmi membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Dengan mengadili perkara ini sendiri, Majelis Hakim yang diketuai oleh Prof. Yulius beserta anggota Hari Sugiaharto dan Michael Renaldy Zein memutuskan untuk menerima seluruh gugatan penggugat. Amar putusan ini menegaskan sikap pengadilan tertinggi dalam menilai validitas mekanisme penyetaraan ijazah yang pernah dimiliki oleh Wakil Presiden ke-14 Indonesia itu, sebuah keputusan yang kini akan diurai alur hukumnya dalam jumpa pers tersebut.

Konflik hukum ini juga terafiliasi dengan putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA sebagai syarat pencalonan. Meskipun demikian, MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari posisi Wakil Presiden karena secara faktual tahapan pemilu telah berakhir saat pelantikannya pada 20 Oktober 2024.

Menurut penegasan MK, substansi masalah keterpenuhan syarat pendidikan menjadi ranah lembaga yang berwenang sesuai UUD NRI 1945. Dengan diumumkannya keputusan MA yang membatalkan putusan PTUN sebelumnya, konferensi pers ini menjadi momen krusial bagi publik dan media untuk memahami interpretasi yudisial terbaru mengenai status keabsahan dokumen akademik yang tercantum dalam riwayat pendidikan Wakil Presiden, sekaligus meninjau dampak hukumnya terhadap syarat-syarat administratif pejabat negara.