Kia Proyeksi Pasar Mobil Listrik Indonesia Stagnan 2027 Akibat Hapus Insentif PPN

Kia Sales Indonesia (KSI) memproyeksikan bahwa pertumbuhan pasar mobil listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV) di Indonesia akan mengalami stagnasi pada tahun 2027. Prediksi ini didorong oleh kebijakan penghentian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah yang berlaku sejak akhir tahun lalu. Tanpa dukungan fiskal tersebut, harga jual kendaraan listrik diprediksi akan melonjak, yang pada akhirnya dapat menahan laju adopsi teknologi ramah lingkungan oleh masyarakat luas.

Dampak Penghapusan Insentif CBU dan CKD

Langkah penyetopan insentif ini mencakup seluruh unit impor completely built up (CBU) dan completely knock down (CKD). Untuk segmen CBU, pemerintah memberlakukan kembali bea masuk sebesar 50 persen dari sebelumnya nol persen, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 15 persen dari sebelumnya nol persen. Sementara itu, untuk segmen CKD, insentif PPN DTP sebesar 10 persen bagi pabrikan yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen juga tidak dilanjutkan. VP Operation KSI, Harry Yanto, menegaskan bahwa skema insentif dan subsidi pemerintah memegang peranan kunci dalam mendorong pertumbuhan industri serta daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik murni.

Harry Yanto menjelaskan bahwa meskipun perkembangan EV semakin meluas, potensi pertumbuhan pasar tidak akan signifikan kecuali pemerintah kembali memberikan insentif. "Walaupun ada growth-nya juga enggak terlalu banyak kecuali pemerintah kembali lagi memberikan insentif," ujar Harry saat ditemui usai peresmian dealer Kia Puri, Jakarta, Rabu (28/10). Ia menambahkan bahwa tanpa perhatian pemerintah mengenai subsidi, harga EV di pasaran pasti akan lebih mahal, sehingga kondisi industri akan berubah secara signifikan.

Strategi Diversifikasi Menuju Hybrid

Sebagai respons terhadap dinamika kebijakan insentif dan pergeseran tren pasar, KSI mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui diversifikasi produk. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pengembangan lini BEV, tetapi juga membuka peluang untuk mengimpor teknologi elektrifikasi lain seperti hybrid (HEV) dan plug-in hybrid (PHEV). Langkah ini sejalan dengan wacana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengusulkan skema insentif untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan range extended electric vehicle (REEV) guna menekan emisi sekaligus menyajikan opsi kendaraan hemat bahan bakar yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. "Kita sedang meracik beberapa produk yang ke depannya tentunya akan sesuai dengan kebutuhan dari customer. Tidak hanya mobil EV, tapi juga ada mobil HEV," tutur Harry.