Inflasi Oktober Tembus 3,23 Persen, Airlangga Klaim Kondisi Ekonomi Masih Terkendali

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak cemas meski inflasi Oktober 2026 tercatat melonjak menjadi 3,23 persen secara tahunan (year-on-year). Pernyataan optimistis ini disampaikan Airlangga usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam koridor sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, sehingga kondisinya dinilai tetap terkendali.

Secara rinci, data pemerintah menunjukkan inflasi Oktober 2026 juga mencapai 0,22 persen secara bulanan dan 2,4 persen secara tahun kalender. Tekanan harga didorong oleh kelompok harga bergejolak (volatile food) dan transportasi udara. Airlangga menambahkan bahwa kenaikan harga komoditas tertentu turut berdampak positif pada pendapatan petani, sehingga fluktuasi ini masih dianggap wajar dan dapat diterima oleh sistem ekonomi.

Peran Komoditas Volatile Food dan Strategi Stabilisasi Harga

Sejumlah faktor utama menjadi pemicu lonjakan inflasi, di antaranya adalah kelompok harga bergejolak yang mencakup komoditas cabai rawit dan ikan segar, serta sektor transportasi khususnya angkutan udara. Berdasarkan rincian data resmi, inflasi inti (core inflation) tercatat di level 2,56 persen, sementara inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) berada di 3,24 persen. Adapun inflasi harga bergejolak menunjukkan angka tertinggi, yaitu 5,81 persen, yang menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap fluktuasi pasokan pangan primer.

• Inflasi Tahunan (yoy): 3,23 persen
• Inflasi Bulanan (mtm): 0,22 persen
• Inflasi Tahun Kalender (ytd): 2,4 persen
• Inflasi Harga Bergojol: 5,81 persen

Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah meluncurkan paket stimulus yang bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Langkah strategis ini mencakup penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram per keluarga, serta peluncuran program bantuan sosial senilai sekitar Rp30 triliun. Selain itu, kebijakan diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) juga disiapkan untuk meredam lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dampak Jangka Pendek dan Arah Kebijakan Makro Ekonomi

Airlangga menjelaskan bahwa seluruh stimulus yang disuntikkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai bantalan sosial, tetapi juga diarahkan untuk menjaga daya tahan konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga dinilai sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun ini. Dengan menjaga keseimbangan antara harga dan pendapatan masyarakat, pemerintah berharap dampak negatif dari inflasi dapat diminimalisir. Upaya intervensi pasar ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat hingga akhir 2026, sehingga roda perekonomian nasional dapat terus berputar secara sehat di tengah dinamika harga komoditas global.