Gubernur DKI Tebakkan IPO PAM Jaya: Pasar Lesu Bukan Alasan Berhenti, Kendali Pemprov Harus Terjaga

Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta, menegaskan instruksi kepada Direksi PT PAM Jaya (Perseroda) untuk tetap melanjutkan rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), meskipun kondisi pasar modal saat ini tengah lesu. Pernyataan ini disampaikannya di Balai Kota Jakarta pada Senin, menandai komitmen pemerintah daerah untuk tidak menghentikan upaya restrukturisasi finansial milik BUMD tersebut.

Pramono mengakui bahwa eksekusi IPO belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena harus menunggu momentum pasar yang kondusif. Ia berharap kondisi pasar modal akan membaik pada tahun depan, yang menjadi jendela waktu ideal bagi PAM Jaya untuk melantai di bursa. "Nanti momentumnya pasti mudah-mudahan harapannya tahun depan pasarnya sudah membaik, dan kalau pasarnya sudah membaik, saya akan mempersilakan untuk di-IPO-kan," ujar Pramono, menegaskan bahwa ketidakkondusifan pasar saat ini hanya menjadi penundaan teknis, bukan pembatalan total.

Keamanan Kendali Mayoritas Lewat Perda

Kekhawatiran akan hilangnya kendali pemerintah daerah menjadi isu krusial dalam diskusi publik terkait IPO BUMD. Namun, Pramono memberikan jaminan tegas bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan kehilangan kendali atas PAM Jaya maupun Bank Jakarta. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan, di mana Pemprov DKI diwajibkan tetap menjadi pemegang saham mayoritas di kedua entitas tersebut. "Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain," tegasnya, menepis spekulasi tentang privatisasi total atau kehilangan otoritas atas layanan vital seperti air bersih.

Meskipun fokus utama banyak diarahkan ke PAM Jaya, Pramono sebelumnya juga berharap IPO Bank Jakarta bisa terlaksana pada 2027, meski tanggal pastinya belum dikonfirmasi. Langkah strategis ini tidak semata-mata bertujuan untuk menambah likuiditas modal perusahaan. Lebih dari itu, tujuan fundamentalnya adalah meningkatkan transparansi dan profesionalisme tata kelola.

Transparansi dan Dampak Jangka Panjang bagi Layanan Publik

Dengan masuknya PAM Jaya ke pasar publik, proses pengawasan akan terbuka lebih luas. Pramono menyebut bahwa keterlibatan banyak pengawas publik diharapkan dapat mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan. "Saya ingin kedua BUMD itu melantai di bursa agar pengawasannya bisa dilakukan oleh banyak orang. Dengan begitu, PAM Jaya dan Bank Jakarta diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

• IPO diharapkan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BUMD.
• Perda memastikan Pemprov DKI tetap memegang kendali mayoritas saham.
• Target eksekusi IPO dikaitkan dengan pemulihan kondisi pasar modal pada tahun depan.
• Layanan publik, termasuk tarif air bersih, dipastikan tidak terpengaruh negatif oleh proses IPO.