Ericsson: Kedaulatan Digital RI Tergantung pada Keahlian Lokal dan Regulasi, Bukan Sekadar Infrastruktur

Pendefinisi ulang kedaulatan digital Indonesia kini bergeser dari sekadar pembuatan teknologi hingga penguasaan kemampuan lokal untuk mengelola, mengamankan, dan mengarahkan pemanfaatan teknologi tersebut. Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Nora Wahby, menegaskan bahwa negara tidak perlu membangun seluruh ekosistem digital dari nol, melainkan harus mengacu pada praktik terbaik global sambil memperkuat fondasi sumber daya manusia dalam negeri. Pandangan ini disampaikan dalam forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' yang digelar di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, pada Jumat (30/10), dengan menekankan bahwa kendali digital sesungguhnya terletak pada kebijaksanaan pengelolaan, bukan pada kepemilikan teknologi semata.

Pelajaran dari Regulasi Eropa dan Model India

Nora Wahby menyoroti dua pendekatan utama negara maju yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun kedaulatan digital. Uni Eropa menerapkan strategi di mana pasar tetap terbuka bagi penyedia cloud global, namun kedaulatan dijaga melalui instrumen regulasi ketat seperti General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Markets Act, dan AI Act. Regulasi ini berfungsi menetapkan syarat bagi perusahaan teknologi yang beroperasi di wilayah Eropa. Sebaliknya, India memilih pendekatan berbasis infrastruktur dengan membangun data center sendiri untuk kemudian disewakan kepada perusahaan, sehingga memperkuat pemanfaatan infrastruktur digital lokal. Kedua model ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pilihan fleksibel, di mana pemerintah dan industri dapat menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi pasar domestik tanpa harus terikat pada satu jalur pembangunan.

Penekanan utama dalam diskusi ini jatuh pada urgensi pengembangan talenta dan keahlian lokal sebagai pilar penting kemajuan digital. Keahlian tersebut bukan hanya dibutuhkan untuk memahami kebutuhan perusahaan di Indonesia, tetapi juga untuk mengawal aspek keamanan serta penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses digitalisasi bisnis. Ericsson menyatakan komitmennya melalui inisiatif seperti Garuda Park Innovation Hub, sebuah fasilitas yang menyediakan ekosistem 5G untuk memungkinkan perusahaan menguji teknologi dan mengeksplorasi otomasi secara real-time. Melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, perusahaan teknologi global dinilai harus berkontribusi nyata dalam mempercepat transfer pengetahuan dan penciptaan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Sinergi Ekosistem sebagai Kunci Akselerasi

Nora menegaskan bahwa pengembangan ekosistem digital tidak dapat dipikul oleh satu perusahaan atau entitas tunggal, melainkan memerlukan kolaborasi masif antara industri, institusi pendidikan, dan pemerintah. Dengan menggabungkan kemampuan lokal dalam pengambilan keputusan strategis dan pemanfaatan teknologi global yang tepat, Indonesia dapat mempercepat proses digitalisasi secara lebih efisien. Kesimpulannya, kedaulatan digital bukan semata tentang kemampuan memproduksi teknologi sendiri, melainkan tentang kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola, mengendalikan, dan mengambil keputusan atas arah penggunaan teknologi di dalam negeri. Sinergi seluruh elemen ekosistem inilah yang akan menentukan keberhasilan lompatan digital Indonesia di masa depan.