Balai TNGM Amankan 14 Pendaki Ilegal Gunung Merapi Selama Jalur Tutup

Tim gabungan dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) berhasil mengamankan 14 orang yang melakukan pendakian ilegal di jalur Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penindakan ini dilakukan pada Sabtu (31/10) sebagai respons terhadap laporan warga yang mencurigai aktivitas sekelompok orang di wilayah tersebut, padahal jalur pendakian resmi masih dalam status ditutup.

Proses pengamanan melibatkan koordinasi antara petugas Balai TNGM, perangkat desa, masyarakat mitra polisi kehutanan, serta warga setempat. Pada pukul 17.47 WIB, tim gabungan terlebih dahulu mengamankan 11 pendaki saat mereka tiba di area parkir. Berdasarkan pengembangan kasus, diketahui bahwa total rombongan tersebut berjumlah 14 orang, sementara tiga orang lainnya dilaporkan terpisah dan belum diketahui keberadaannya saat awal penangkapan.

Proses Pengamanan dan Penemuan Peserta

Sebelas pendaki yang diamankan dibawa ke kantor Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wilayah Selo. Petugas turut menyita barang bukti dan melakukan pembinaan bersama Kepolisian Sektor (Polsek) Selo serta Komando Rayon Militer (Koramil) Selo hingga Minggu (1/11) dini hari. Sementara itu, pencarian terhadap tiga pendaki yang terpisah akhirnya membuahkan hasil pada Minggu (1/11), di mana ketiganya ditemukan oleh masyarakat mitra polhut dan diantarkan kembali ke rumah masing-masing.

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa kelompok tersebut mengikuti kegiatan open trip pendakian tanpa izin dan saling terhubung melalui media sosial. Rombongan ini terdiri dari 14 orang dengan usia berkisar antara 15 hingga 46 tahun, yang berasal dari berbagai daerah seperti Sragen, Bantul, Boyolali, Grobogan, Sleman, Temanggung, Kalimantan, Jogja, Solo, dan Magelang.

Kepala Balai TNGM, Heri Wibowo, menegaskan bahwa penutupan jalur pendakian mengacu pada status Level III Siaga berdasarkan rekomendasi BPPTKG. Kebijakan ini juga diperkuat oleh Siaran Pers Balai TNGM tertanggal 29 Juni 2026 serta hasil rapat koordinasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Masyarakat diimbau untuk mematuhi larangan melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari puncak guna mencegah risiko keselamatan.