Bahlil Setor Target PNBP Minerba Rp165 Triliun, Tekankan Disiplin Reklamasi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batu bara (minerba) akan menyentuh angka Rp165 triliun pada akhir tahun 2026. Target ambisius ini diumumkan dalam acara Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, menandai akselerasi kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara di tengah dinamika ekonomi global. Proyeksi ini menunjukkan optimisme tinggi pemerintah terhadap kinerja sektor hulu dan hilir minerba dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.

Data terkini per 31 Oktober 2026 menunjukkan bahwa realisasi PNBP minerba telah mencapai Rp141,94 triliun, atau setara dengan 106 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp134,05 triliun. Angka ini melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang tercatat di posisi Rp135,16 triliun, mengindikasikan peningkatan kinerja yang signifikan. Bahlil mengapresiasi peran aktif para pelaku usaha yang ia sebut sebagai pahlawan pendapatan negara, sekaligus menegaskan bahwa lonjakan ini bukan sekadar hasil kebetulan, melainkan dampak dari efisiensi dan ekspansi produksi yang terukur.

Percepatan Reklamasi Jadi Kunci Tata Kelola Bertanggung Jawab

Di balik lonjakan pendapatan tersebut, pemerintah menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara ekstraksi dan restorasi lingkungan. Bahlil mengingatkan para investor untuk tidak hanya mengejar volume produksi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap tata kelola lingkungan yang ketat. Fokus utama pengawasan kini beralih pada program reklamasi lahan, di mana realisasi per September 2026 baru mencapai 64 persen. Dari total target 10.100 hektare lahan yang wajib direklamasi, baru 6.480 hektare yang berhasil dipulihkan. Gap ini menjadi catatan penting bagi regulator untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum di sektor pertambangan.

Desakan Eksploitasi Bijak untuk Keberlanjutan Masa Depan

Bahlil secara tegas mengkritisi potensi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dengan analogi yang kuat. “Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi sinyal peringatan keras kepada industri untuk bertransformasi dari model pertumbuhan kuantitatif ke kualitas dan keberlanjutan. Dengan PNBP yang telah melampaui target tahunan 2025, tekanan pada sektor untuk menjaga integritas lingkungan dan sosial semakin tinggi. Langkah ke depan menuntut kolaborasi lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kekayaan alam nasional dimanfaatkan secara bijak, sekaligus menjamin bahwa keuntungan ekonomi diterjemahkan menjadi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan ramah lingkungan.