Bahlil Larang Danantara Dilobi Negara Importir, Ekspor Listrik Indonesia Wajib Prioritaskan Harga Domestik

Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa rencana ekspor listrik Indonesia tetap terbuka lebar dengan satu syarat krusial: negara tujuan harus menerima harga yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, menekankan bahwa jika mekanisme harga tidak mengakomodasi kepentingan ekonomi nasional, Indonesia akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri sebelum menjual ke pihak luar.

Kebijakan ini diambil setelah Kementerian ESDM menyelesaikan perhitungan harga ekspor listrik yang dianggap wajar. Bahlil secara eksplisit meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk tidak mudah terpengaruh oleh lobi-lobi dari negara calon pembeli yang meminta penyesuaian harga ke bawah. "Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun," tegasnya, menggarisbawahi prinsip bahwa kerja sama energi lintas batas harus saling menguntungkan dan tidak boleh mengorbankan keuntungan negara.

Prinsip Saling Menguntungkan dan Prioritas Domestik

Stance tegas Bahlil ini merupakan kelanjutan dari pengumuman sebelumnya dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, di mana ia menyebut Indonesia belum siap mengekspor listrik dalam waktu dekat karena permintaan domestik masih tinggi. "Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," ujar Bahlil. Bagi pemerintah, ekspor listrik bukan sekadar transaksi komersial biasa, melainkan instrumen strategis dalam penguatan hubungan ekonomi dengan mitra internasional, khususnya dalam sektor transisi energi dan pengembangan energi hijau.

Secara teknis, prioritas utama kebijakan energi saat ini difokuskan pada:

• Pemenuhan kebutuhan listrik domestik sebagai mandataris utama pemerintah.
• Menolak segala bentuk lobi yang menekan harga ekspor di bawah nilai kalkulasi Kementerian ESDM.
• Menjamin benefit ekonomi seimbang bagi kedua negara mitra dalam setiap kerja sama.

Implementasi Kerja Sama Energi dengan Singapura

Konteks diplomatik dari kebijakan ini berakar pada rencana perdagangan listrik lintas batas yang melibatkan Singapura. Sejak Juli 2026, negosiasi terkait harga listrik hijau tengah berlangsung untuk memastikan skema tersebut memberikan dampak ekonomi positif bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk BPI Danantara sebagai lembaga pelaksana implementasi kerja sama ini. Kesepakatan harga yang seimbang menjadi penentu akhir apakah rencana ekspor tersebut dapat segera direalisasikan. Tanpa disepakatinya harga sesuai kalkulasi Indonesia, rencana ekspor listrik hijau ke Singapura berpotensi tertunda, yang mana hal ini menjadi sorotan utama dalam agenda hilirisasi industri nasional.