Bahlil Lahadali Kaji Moratorium Smelter Setengah Jadi untuk Dorong Hilirisasi Tuntas

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadali menyatakan rencana pengkajian moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan strategis ini ditujukan untuk memaksa industri pengolahan mineral di dalam negeri bergerak melampaui tahap antar-produk menuju barang jadi bernilai tambah tinggi. Langkah ini dipicu oleh fakta bahwa mayoritas industri hilirisasi Indonesia saat ini masih terjebak pada produk setengah jadi dengan tingkat penyelesaian berkisar antara 50% hingga 60%, yang justru membludak dan belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi optimal bagi negara.

Dalam acara Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Bahlil secara langsung meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, untuk mengkaji kelayabilitas pembangunan smelter baru yang output-nya terbatas pada produk setengah jadi. "Saya mau sampaikan, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah (setengah jadi)," ujar Bahlil, menegaskan perlunya arah investasi baru yang berfokus pada pengolahan hingga tahap akhir agar bahan baku tidak lagi diekspor secara prematur ke luar negeri.

Strategi Kendali Pasokan dan Dampak Nilai Tambah

Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya menstabilkan harga nikel global yang saat ini tertekan di kisaran US$15.800 per ton. Bahlil mencatat adanya kelebihan pasokan atau oversupply hampir 800 ribu ton di tengah kebutuhan dunia yang hanya 3,5 juta ton per tahun. Untuk mengatasi kondisi ini, ia mendorong pengendalian produksi melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar para pelaku usaha menahan diri dari peningkatan produksi secara berlebihan ketika harga komoditas sedang rendah.

Bahlil membandingkan lonjakan nilai ekspor nikel dari US$3,3 miliar pada 2017-2019 menjadi US$33 miliar hingga US$34 miliar pada 2023-2024 sebagai bukti keberhasilan hilirisasi. Ia juga menyoroti kemajuan ekosistem baterai yang terintegrasi, yang kini mencakup tiga pabrik utama:

• Pabrik di Weda Bay, Maluku Utara, yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
• Fasilitas baterai hasil kerja sama LG dan Hyundai di Karawang, diresmikan pada 2024.
• Proyek PT Antam dan CATL di Karawang, yang dijadwalkan diresmikan bulan ini.

Komitmen Tanggung Jawab dan Keberlanjutan Generasi Mendatang

Mengenai potensi protes dari sektor usaha, Bahlil menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengendalian produksi tersebut demi kepentingan nasional. "Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," tegasnya. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan jangka panjang mengingat cadangan nikel di dalam tanah tidak dapat diperbarui secara cepat seperti kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk tidak menggenjot produksi saat harga rendah, melainkan menyimpan potensi ekonomi tersebut agar generasi mendatang bisa mendapatkan nilai yang maksimal saat kondisi pasar membaik.