Joint List Tutup Pintu Gabung Koalisi Eisenkot, Gandeng Israel Ganti Netanyahu

Partai Arab-Israel, Joint List, mengambil posisi strategis dengan menolak masuk ke dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin Gadi Eisenkot, melainkan memilih mendukungnya dari luar. Keputusan ini bertujuan untuk memuluskan proses pembentukan pemerintahan baru sekaligus memastikan Benjamin Netanyahu tidak kembali menduduki kursi perdana menteri. Langkah ini diambil setelah partai sayap kanan, yang dipimpin Netanyahu, secara terbuka menolak penggabungan partai Arab ke dalam struktur koalisi resmi.

Pemetaan Kekuatan Politik dan Syarat Bergabung

Sebagaimana dilaporkan, hasil pemilihan umum menunjukkan blok Eisenkot meraih 48 kursi, sementara blok Netanyahu menguasai 53 kursi. Kedua kubu tersebut belum memenuhi syarat minimal 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Oleh karena itu, kedua blok sama-sama membutuhkan dukungan dari partai-partai lain untuk mencapai ambang batas tersebut. Gadi Eisenkot telah membuka peluang bagi seluruh pihak untuk bergabung dengan ketentuan tertentu, yaitu mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel termasuk kewajiban dinas militer atau nasional; serta secara eksplisit mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

• Joint List memiliki 11 kursi parlemen, sementara Ra'am memiliki 8 kursi.
• Kedua blok utama, Eisenkot dan Netanyahu, sama-sama membutuhkan tambahan kursi untuk mencapai mayoritas 61 kursi.
• Syarat Eisenkot: mengakui status Israel, komitmen nilai kemerdekaan, dan pengakuan Hamas sebagai teroris.

Ketua Joint List, Ahmad Tibi, menjelaskan alasan politiknya dalam wawancara di Meet the Press pada Sabtu (31/10) yang dilansir oleh Jerusalem Post. Tibi menyatakan bahwa partai Arab tidak ingin menjadi bagian dari pemerintahan karena proses koalisi berpotensi menjadi lebih sulit dan alot akibat penolakan dari partai sayap kanan. Alih-alih menjadi anggota, ia menegaskan bahwa anggota parlemen dari Joint List akan mendukung pergantian ketua parlemen Amir Ohana dan akan memberikan suara penolakan terhadap mosi tidak percaya yang diajukan oleh partai Likud ke pemerintahan potensial yang akan datang.

Mekanisme Pembentukan Pemerintahan di Parlemen Israel

Sebagai imbalan atas dukungan dari luar koalisi ini, Joint List menuntut adanya kesepakatan terkait penanganan kejahatan terhadap warga Arab-Israel serta pengakuan resmi terhadap desa-desa Badui. Secara prosedural, pembentukan pemerintahan kali ini diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama karena ketegangan antara oposisi dan petahana yang sama-sama harus mengakomodasi kepentingan berbagai partai. Setelah hasil pemilu resmi diumumkan, presiden akan menganalisis situasi dan memilih calon yang dinilai paling potensial untuk mencapai 61 dukungan. Meskipun biasanya presiden menunjuk pemimpin partai dengan suara terbanyak, mekanisme ini tidak menutup kemungkinan pengangkatan calon dari partai dengan perolehan suara yang lebih kecil, sebagaimana terjadi saat Naftali Bennett ditunjuk menjadi PM.

Presiden akan memberikan waktu 28 hari kepada calon yang ditunjuk untuk membentuk koalisi. Jika gagal, presiden akan menunjuk kandidat lain dengan tenggat waktu yang sama. Apabila kedua penunjukan tersebut mandek, mandat pembentukan pemerintahan akan dikembalikan ke parlemen. Parlemen kemudian diberi waktu 21 hari untuk mencari figur terkuat yang mampu mengumpulkan dukungan 61 kursi. Jika periode negosiasi terakhir ini juga gagal, parlemen akan dibubarkan secara otomatis dan Israel wajib menggelar pemilihan umum ulang dalam waktu 90 hari.