Krisis Konstitusi Polandia Memuncak, Nawrocki Batalkan Kunjungan ke Senegal

Konflik kelembagaan di Polandia memaksa Presiden Karol Nawrocki menghentikan lawatan resminya ke Senegal dan segera kembali ke Warsawa pada Jumat (30/10). Langkah darurat ini diambil menyusul pengepungan gedung Mahkamah Konstitusi oleh pasukan antihuru-hara sebagai respons atas gelombang protes massa yang menolak penangguhan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski.

Pertemuan Darurat di Istana Kepresidenan

Begitu mendarat di ibu kota, Nawrocki langsung mengumpulkan Swieczkowski bersama Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski untuk berunding di istana kepresidenan. Manuver cepat ini menjadi reaksi atas langkah kubu Perdana Menteri Donald Tusk yang secara resmi mengumumkan penangguhan Swieczkowski melalui hakim Anna Korwin-Piotrowska dengan dalih mengembalikan supremasi hukum.

Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek turut memperkuat langkah tersebut dengan menuntut pencabutan kekebalan hukum bagi Swieczkowski serta wakilnya, Bartlomiej Sochanski. Zurek menilai lembaga peradilan itu telah beroperasi layaknya milik pribadi sehingga fungsinya wajib dikembalikan seperti semula.

• Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan ke Senegal dan menggelar pertemuan darurat dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi di Warsawa.
• Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski atas dukungan pemerintah.
• Massa pendukung partai oposisi Hukum dan Keadilan (PiS) berdemonstrasi hingga tiga orang ditangkap karena menerobos barikade polisi.
• Akun resmi Mahkamah Konstitusi di platform X melabeli tindakan pemerintah sebagai "kudeta" meski situs web mereka mendadak tidak bisa diakses.

Polarisasi Politik dan Tuduhan Kudeta

Tusk membenarkan seluruh rangkaian kebijakan tersebut lewat akun pribadinya di platform X. Ia menegaskan bahwa pembersihan lembaga peradilan merupakan proses sulit dan menyakitkan, namun mutlak diperlukan guna mengakhiri rentetan pelanggaran hukum sepanjang periode kepemimpinan PiS.

Di sisi lain, kubu pengadilan menolak mengakui legitimasi Korwin-Piotrowska sebagai ketua sementara karena belum dilantik oleh presiden. Hakim Korwin-Piotrowska tetap bertahan pada posisinya dengan menyatakan bahwa negara demokratis modern di Eropa tidak mungkin berjalan tanpa mahkamah konstitusi yang berfungsi menjamin hak warga negara.

Perseteruan antara pemerintahan tengah pro-Uni Eropa pimpinan Tusk dan faksi sayap kanan nasionalis ini memicu kemarahan publik. Puluhan pendukung PiS turun ke jalan di depan gedung pengadilan sambil meneriakkan tuduhan pengkhianatan terhadap Tusk. Seorang demonstran bernama Tomasz Zaleski menyatakan kepada AFP bahwa sang perdana menteri telah menginjak-injak hak konstitusional warga. Pihak kepolisian mencatat tiga penangkapan akibat aksi penerobosan barikade keamanan.

Ketegangan ini merupakan puncak dari upaya sistematis pemerintahan Tusk selama berminggu-minggu untuk menyingkirkan hakim-hakim bentukan PiS yang berkuasa pada 2015-2023. Ambisi Tusk untuk memulihkan hubungan dengan Brussels setelah mahkamah kerap memenangkan legislasi nasional di atas hukum Uni Eropa terus menghadapi hambatan dari Nawrocki, tokoh independen berhaluan sayap kanan.