Pemerintah Dorong Dunia Usaha Sediakan Fasilitas Penitipan Anak demi Produktivitas Kerja

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara resmi mendorong kalangan korporasi untuk menghadirkan fasilitas penitipan anak serta kebijakan pengasuhan yang berpihak pada keluarga di lingkungan kerja. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga agar pekerja perempuan tetap dapat berkontribusi maksimal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab domestik mereka.

Tanggung Jawab Bersama, Bukan Beban Individu

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menegaskan bahwa urusan merawat anak tidak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada unit keluarga. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mencakup masyarakat, pemerintah, hingga pelaku usaha. Pernyataan ini ia sampaikan melalui keterangan tertulis pada Kamis (29/10), bertepatan dengan gelaran dialog kebijakan mengenai program Employer-Supported Childcare (ESC) yang digagas oleh Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) dalam rangka memperingati International Day of Care and Support 2026.

Arifah menjelaskan bahwa intervensi perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan konkret. Pendekatan tersebut meliputi pembangunan fasilitas penitipan anak yang memenuhi standar mutu, menjalin kemitraan strategis dengan penyedia layanan pengasuhan profesional, serta merancang sistem kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan keluarga karyawan.

• Pembangunan fasilitas penitipan anak berkualitas di area perkantoran atau pabrik.
• Kerja sama langsung antara perusahaan dan penyedia jasa pengasuhan eksternal.
• Penerapan jam kerja fleksibel serta pemberian cuti orang tua.

Bukti Empiris Manfaat Bisnis dari Kebijakan Pengasuhan

Dari perspektif dunia usaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus pendiri IBCWE, Shinta Widjaja Kamdani, mengklaim bahwa alokasi anggaran untuk dukungan pengasuhan anak memberikan timbal balik finansial yang terukur. Ia menyebutkan bahwa kebijakan semacam itu terbukti ampuh menekan angka keluarnya karyawan dan mendongkrak efisiensi produksi.

Sebagai ilustrasi, Shinta merujuk pada pengalaman sebuah pabrik tekstil di Vietnam yang berhasil memangkas tingkat pergantian karyawan hingga sepertiga setelah mendirikan taman kanak-kanak di lokasi kerja. Sementara itu, data studi di Indonesia memperlihatkan bahwa penambahan satu unit prasekolah untuk setiap 1.000 anak mampu mendongkrak produktivitas pabrik manufaktur yang mayoritas mempekerjakan perempuan sebesar rata-rata 11 persen. Berdasarkan temuan tersebut, Shinta menyimpulkan bahwa penyediaan layanan pengasuhan telah bergeser dari sekadar isu sosial menjadi strategi bisnis yang berdampak nyata.

Program ESC sendiri telah dijalankan oleh IBCWE sejak 2024 dengan menggandeng sejumlah korporasi. Skema yang diterapkan sangat bervariasi, mulai dari penyesuaian jam operasional hingga perumusan aturan internal perusahaan. Dalam forum dialog tersebut, dua perusahaan mitra turut membagikan pengalaman praktis mereka, yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengasuhan tidak bisa diseragamkan. Setiap entitas bisnis wajib menyesuaikan modelnya dengan karakteristik tenaga kerja, tuntutan operasional, serta kondisi spesifik keluarga karyawan masing-masing.