Jaminan Anggaran Rehab-Rekon Sumatra hingga Penyelesaian Program 2028 Dikunci Mendagri dan Menkeu
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Kepastian pembiayaan bagi pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra menjadi sorotan utama dalam pertemuan strategis antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Bertemu di Kantor Kemendagri pada Selasa (27/10), kedua menteri memastikan bahwa anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) tersedia, menindaklanjuti dokumen rencana induk yang menargetkan penyelesaian proses pemulihan secara bertahap dari 2026 hingga 2028.
Strategi Penyelesaian Fiskal dan Peringatan Tegas Menkeu
Suahasil Nazara menegaskan bahwa seluruh program yang telah dianggarkan untuk tahun 2026 harus dituntaskan tanpa meninggalkan pekerjaan yang menggantung. Fokus kedua menteri kemudian beralih ke antisipasi kebutuhan pendanaan untuk kelanjutan program di tahun-tahun berikutnya, khususnya 2027 dan 2028. "Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," ujar Suahasil, menekankan komitmen pemerintah agar pemulihan berjalan tuntas sesuai Rencana Induk.
- Tim Teknis Fiskal: Tim gabungan Kemenkeu dan Kemendagri akan dibentuk untuk mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama yang alokasi belanja pegawainya mencapai 40 hingga 50 persen.
- Insentif Daerah: Pembahasan mencakup pemberian bantuan pemerintah kepada daerah berprestasi guna mendorong persaingan positif di antara kepala daerah.
Dorongan Fiskal Daerah dan Penutup Proses Pemulihan
Selain membahas masalah struktural, kedua menteri juga menyepakati mekanisme insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang menunjukkan kinerja baik. Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan mampu menciptakan dinamika positif dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, kemitraan data fiskal antara kedua kementerian menjadi kunci untuk mengoptimalkan belanja daerah yang saat ini sebagian besar masih tertekan oleh kewajiban belanja pegawai, sekaligus memastikan kelangsungan program rehab-rekon di Sumatra berjalan efisien.
BERITA TERKAIT (Ekonomi)

Pemerintah Yakin TKDN Mobil Listrik Capai 60 Persen Tahun Depan, Sarmuji Soroti Dampak Kurs

Pemerintah Dorong Regenerasi Petani Milenial dengan Insentif Gratis dan Akses Pendidikan Vokasi

Pemerintah Dorong Dunia Usaha Sediakan Fasilitas Penitipan Anak demi Produktivitas Kerja
