KPK Sita Dokumen Enam Perusahaan Afiliasi Djarum, Kerugian Negara Diduga Capai Triliunan Rupiah
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik dari enam perusahaan yang memiliki afiliasi dengan PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Langkah penyitaan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan negara pada sektor cukai yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah.
Maraton Penggeledahan dan Analisis Bukti
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa operasi penggeledahan terhadap enam entitas tersebut berlangsung sepanjang Kamis (29/10). Seluruh materi yang disita akan segera melewati tahap analisis dan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik guna memperkuat konstruksi perkara.
Budi menyatakan bahwa estimasi awal kerugian keuangan negara dalam kasus ini menyentuh angka triliunan rupiah. Kendati demikian, rentang waktu atau tempus delicti terjadinya dugaan penyimpangan cukai belum diumumkan secara resmi. Pihak lembaga antirasuah berencana menelusuri praktik tersebut dengan menarik mundur data beberapa tahun ke belakang untuk mengetahui sejak kapan pelanggaran diduga mulai dilakukan.
- Penggeledahan menyasar enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di wilayah Kudus pada Kamis (29/10).
- Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk dianalisis.
- Dugaan kerugian negara di sektor cukai diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
- Rentang waktu dugaan penyimpangan masih dalam tahap penelusuran mundur oleh KPK.
Rangkaian Penyelidikan dan Sikap Korporasi
Sebelum membidik enam perusahaan afiliasi, penyidik KPK telah lebih dahulu menggeledah Kantor Pusat PT Djarum serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Kedua lokasi tersebut diperiksa dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi cukai yang sama.
Menanggapi rangkaian penggeledahan di kantor pusatnya, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum, Budi Darmawan, menegaskan bahwa pihak korporasi menghormati dan menaati seluruh proses hukum yang tengah dijalankan oleh KPK.
