Klaim Koalisi Netanyahu-Eisenkot Menguak, Kantor Presiden Israel Bantah Keras

Spekulasi mengenai pembagian kekuasaan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot mencuat di tengah kebuntuan hasil pemilihan parlemen Israel pada Selasa (27/10). Wacana tersebut muncul karena belum ada satu pun blok politik yang mampu menembus ambang batas mayoritas di Knesset.

Rumor Kesepakatan Dua Tahun dan Pengampunan Hukum

Stasiun televisi Channel 14 mengklaim bahwa sebuah rancangan koalisi sedang disiapkan dengan mengesampingkan partai-partai Arab. Dalam skema yang dilaporkan itu, Netanyahu akan mempertahankan kursi perdana menteri selama dua tahun pertama untuk melanjutkan koordinasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebelum kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Eisenkot.

Laporan tersebut juga menyebutkan adanya syarat khusus bagi Eisenkot, yakni keharusan mundur dari arena politik sebagai ganti atas pemberian pengampunan penuh terkait kasus hukum yang menjerat Netanyahu. Stasiun televisi itu bahkan menyebut Presiden Isaac Herzog telah mengupayakan jalan tengah ini selama dua tahun terakhir, jauh sebelum masa kampanye berlangsung.

Kantor Kepresidenan Israel langsung merespons keras klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa kabar tentang pembagian kekuasaan itu merupakan "kebohongan total" dan menyatakan tidak pernah terlibat dalam spekulasi pembentukan pemerintahan. Pihak kepresidenan menjelaskan bahwa proses konsultasi dengan faksi-faksi parlemen baru akan dimulai setelah hasil resmi pemilu diserahkan pada Rabu (4/11).

Peta Kekuatan Sementara dan Lonjakan Partisipasi Pemilih

Berdasarkan penghitungan sementara dari 85 persen suara yang dirilis Channel 12 pada Rabu (21/10) malam, konstelasi politik Israel menunjukkan perolehan sebagai berikut:

• Blok pendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi.
• Blok oposisi pimpinan Eisenkot melalui Partai Yashar meraih 48 kursi.
• Partai-partai Arab mengumpulkan total 19 kursi.
• Tidak ada blok yang mencapai 61 kursi untuk membentuk mayoritas di Knesset yang berkapasitas 120 kursi.

Penghitungan akhir masih menunggu pemrosesan surat suara khusus dari kalangan tentara, tahanan, diplomat, serta pasien rumah sakit. Meski demikian, Komite Pemilihan Pusat Israel mencatat lonjakan partisipasi publik hingga 77,7 persen, naik 7,1 poin persentase dibandingkan pemilu 2022 sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak 1999.

Situasi politik ini terjadi ketika Netanyahu masih menghadapi persidangan bertahun-tahun atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Di ranah internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza. Politikus yang memimpin pemerintahan sayap kanan sejak akhir 2022 tersebut kerap dinilai menjalankan salah satu kabinet paling ekstrem dalam sejarah Israel.