John Lee dan Jajaran Pejabat Hong Kong Minta Maaf, Menteri Perumahan Mundur Pasca-Tragedi Wang Fuk

Pemimpin Hong Kong John Lee bersama jajaran pejabat pemerintah secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik dengan membungkuk pada Kamis (29/10) waktu setempat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden kebakaran kompleks apartemen Wang Fuk Court di kawasan Tai Po yang merenggut 168 nyawa pada 26 November tahun lalu.

Janji Reformasi Menyeluruh dan Pengunduran Diri Menteri

Sesaat sebelum menyampaikan permintaan maaf, Lee mengumumkan komitmen untuk melakukan perombakan total terhadap industri bangunan serta sistem regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Ia juga merilis sebuah laporan investigasi setebal lebih dari 1.000 halaman yang disusun oleh panel pimpinan hakim. Dokumen itu menguraikan berbagai celah fatal dalam tata kelola maupun pengawasan sistem renovasi bangunan di Hong Kong.

Dampak politik dari tragedi ini langsung terasa ketika Menteri Perumahan Hong Kong Winnie Ho memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Ho tercatat sebagai pejabat pertama yang melepaskan posisi akibat peristiwa tersebut. Pemerintah setempat telah membentuk tim independen guna menyelidiki pihak-pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum maupun administratif.

Skala Kerusakan Terparah Sejak 1948

Kobaran api yang melanda pada 26 November 2025 itu menghantam tujuh blok menara setinggi 31 lantai di kompleks hunian Wang Fuk Court. Saat insiden terjadi, gedung-gedung tersebut tengah menjalani proses renovasi. Peristiwa ini dicatat sebagai bencana kebakaran paling mematikan di kota tersebut sejak tahun 1948.

• Jumlah korban jiwa mencapai 168 orang akibat kebakaran di kompleks Wang Fuk Court, Tai Po.
• Insiden melibatkan tujuh blok menara setinggi 31 lantai yang sedang dalam tahap renovasi.
• Menteri Perumahan Winnie Ho menjadi pejabat pertama yang mengundurkan diri pasca-tragedi.
• Laporan investigasi resmi yang dirilis memiliki ketebalan lebih dari 1.000 halaman.

Akibat kerusakan parah yang ditimbulkan, ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kondisi bangunan sudah tidak lagi layak huni. Skala pengungsian massal ini menambah beban penanganan pascabencana bagi otoritas setempat.

Permintaan maaf resmi beserta pelepasan dokumen investigasi tersebut menandai babak baru dalam upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap standar keselamatan konstruksi di Hong Kong.