Sudaryono Ungkap Jual Beli Titik MBG hingga Potongan per Piring: Pembersihan Total BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan penerapan 'Transformasi MBG 2.0' yang berfokus pada integritas, ketepatan, dan kebersihan, tepat pada peringatan 100 hari kepemimpinannya. Pengumuman ini menyusul temuan awal mengenai maraknya praktik korupsi sistemik di era sebelumnya, khususnya dalam mekanisme distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Mekanisme 'Yayasan Calo' dan Potongan Operasional

Sudaryono menjelaskan bahwa praktik jual beli lokasi atau titik layanan MBG berlangsung aktif sebelum masa jabatannya, dengan nilai transaksi yang diklaim berkisar antara Rp300-350 juta per titik. Mekanisme ini melibatkan entitas yang disebutnya sebagai 'yayasan calo'. Secara ideal, yayasan seharusnya didirikan oleh mitra atau investor yang membangun dapur untuk menyalurkan bantuan pemerintah. Namun, realitasnya adalah banyak oknum di BGN pusat lama yang mendirikan yayasan tanpa modal atau peranan substansial, sementara pihak yang memiliki kapasitas membangun dapur justru kesulitan mengakses izin dari BGN.

• Modus Penarikan Uang: Yayasan tanpa peranan tersebut mengambil komisi atau potongan dari setiap makanan yang disalurkan.
• Skala Potongan: Besarannya tercatat mulai dari Rp500, Rp1.000, hingga Rp1.500 per ompreng (wadah makanan) setiap hari.
• Penghasilan Potensial: Dengan asumsi satu dapur melayani 2.000 ompreng dan ada 500 dapur, pendapatan 'calt' dari potongan saja mencapai Rp1 miliar per hari tanpa modal kerja nyata.

Dampak pada Kualitas Menu dan Audit Pengadaan

Potongan-potongan tidak resmi tersebut menciptakan efek domino yang langsung menggerus standar kualitas. Sudaryono menyatakan bahwa penurunan mutu menu MBG yang sering diungkap melalui media sosial disebabkan oleh pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak 'pencali' tersebut. Selain itu, Kepala BGN mengutip catatan Kejaksaan Negeri yang menyinyalir adanya sekitar 560-600 dapur MBG fiktif yang terafiliasi dengan praktik jual beli titik layanan ini. Sebagai respons, Sudaryono menegaskan akan membersihkan seluruh entitas yayasan yang tidak memiliki peranan fungsional, terlepas dari pihak yang menaunginya.

Pembersihan internal juga menyasar aspek pengadaan barang dan jasa. Sudaryono menyinggreh kasus pengadaan yang dianggap tidak wajar, termasuk pengadaan LED besar senilai Rp535,3 miliar yang langsung ia batalkan bersama para wakil pada hari kedua keberangkatannya. Ia mengungkapkan bahwa proses pembatalan tersebut sempat terhambat oleh birokrasi internal, yang berujung pada pemecatan dan penggantian seluruh jajaran manajemen, mulai dari personel keamanan, resepsionis, hingga pejabat Eselon II, guna memastikan pengadaan MBG berjalan sesuai prosedur yang benar.