Pelapor PBB Minta Indonesia Tinjau Ulang Anggota Board of Peace

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina, Francesca Albanese, mengimbau Indonesia untuk merevisi sikapnya dalam keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Dalam pernyataan kepada Reuters pada Kamis (22/10), Albanese menilai keterlibatan negara-negara dalam badan tersebut berpotensi menormalisasi mekanisme hukum yang bermasalah, dengan alasan utama BoP tidak mencerminkan suara Palestina karena dibentuk di bawah inisiatif Amerika Serikat dan Israel.

Polemik Legalitas dan Representasi

Albanese menegaskan bahwa secara hukum, Israel tidak memiliki legitimasi untuk terlibat dalam penentuan masa depan wilayah Palestina. Kritiknya terhadap BoP berakar pada fakta bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk mengawasi stabilisasi di Jalur Gaza tanpa melibatkan perwakilan Palestina secara langsung. Sebaliknya, seorang pejabat BoP membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa administrasi dan pemulihan Gaza dikelola oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang terdiri dari profesional Palestina di bawah kepemimpinan Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina, yang menegaskan bahwa kepemilikan Palestina tetap menjadi inti proses.

• Presiden Donald Trump mencetuskan BoP yang diresmikan pada Januari lalu.
• Indonesia berkomitmen mengirim 8.000 personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
• Diskusi terkait BoP saat ini ditangguhkan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (22/10).
• Kemlu RI menegaskan pasukan hanya ditugaskan di Gaza dan tidak terlibat dalam operasi tempur.

Sikap Pemerintah dan Kritik Internal

Menanggapi kritik yang juga datang dari Amnesty International Indonesia serta sejumlah organisasi Islam dalam negeri, Kementerian Luar Negeri RI melalui Juru Bicara Vahd Nabyl A menjelaskan bahwa langkah Indonesia tetap konsisten sebagai bentuk ikhtiar mendukung Palestina. Vahd memastikan bahwa partisipasi ini diharapkan menjadi jalur perantara menuju kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk mundur dari BoP jika lembaga tersebut dinilai tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina, sejalan dengan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dan pengutukan berulang terhadap kekerasan Israel.

Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia untuk mengikuti langkah Afrika Selatan dan Malaysia dengan memperjuangkan penegakan hukum terhadap Israel melalui jalur Mahkamah Pidana Internasional, alih-alih duduk bersama dalam struktur BoP yang ia anggap berisiko bagi relasi dengan Palestina.