Tito Karnavian Beri Deadline Sepekan bagi Daerah Telat Bentuk Satgas MBG

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan batas waktu satu pekan bagi pemerintah daerah yang belum membentuk satuan tugas (satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut disampaikan untuk memastikan dukungan lokal terhadap program prioritas nasional ini berjalan merata dan optimal, seiring data internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat sebanyak 223 daerah telah menyelesaikan pembentukan satgas tersebut.

Standar Inspeksi dan Koordinasi dengan BGN

Kebijakan percepatan ini dipadukan dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ mengenai pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Melalui mekanisme ini, satgas MBG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diarahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memeriksa 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Proses evaluasi tersebut mencakup kualitas menu makanan hingga ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan BGN.

• Deadline Pembentukan: Daerah yang belum membentuk satgas diberi waktu satu minggu untuk segera menyusul.
• Indikator Evaluasi: Pemeriksaan meliputi 14 aspek kelayakan operasional SPPG dan kesesuaian menu.
• Metode Kerja: Koordinasi dilakukan dengan unsur BGN sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Dampak Ekonomi dan Insentif Kinerja Daerah

Di luar aspek pengawasan, Tito Karnavian menekankan bahwa implementasi MBG memiliki efek ganda bagi perekonomian lokal. Ia menguraikan bahwa kepastian pasar ('off-taker') melalui program ini akan menguntungkan sektor pertanian dan perikanan, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah serta membantu pengendalian inflasi. Manfaat lain yang diperkirakan muncul adalah penurunan angka kemiskinan dan terciptanya lapangan kerja baru. Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi tersebut, capaian pemerintah daerah dalam mendukung MBG akan dimasukkan sebagai salah satu aspek penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.

Pernyataan ini dilontarkan seusai acara Kick-Off Sosialisasi SE Mendagri yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (28/10). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional termasuk Kepala BGN Sudaryono. Kehadiran para pejabat lintas kementerian ini menandai komitmen awal dalam menyelaraskan standar operasional dan pengawasan program gizi nasional di tingkat daerah.