Pemilu Knesset ke-26: 1,159 Juta Pemilih Arab Israel Terjebak Dilema Politik di Tengah Pengucilan

Lebih dari satu juta warga Arab di Israel menghadapi situasi pelik menjelang pemilihan umum Knesset ke-26 yang dijadwalkan pada 27 Oktober. Kendati memegang porsi signifikan dalam daftar pemilih, kelompok ini justru terisolasi secara politik karena penolakan sistematis dari hampir seluruh kubu utama Yahudi untuk menjalin kerja sama elektoral.

Peta Kekuatan Pemilih dan Proyeksi Kursi

Komite Pemilu Israel merilis rincian demografi pemilih pada Rabu (21/10), mengonfirmasi bahwa total pemilih yang memenuhi syarat mencapai 7,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, 6,5 juta berdomisili tetap di dalam negeri, sementara sisanya menetap di luar wilayah Israel.

• Warga Arab menyumbang sekitar 1,159 juta pemilih atau setara dengan 18 persen dari total hak pilih.
• Mayoritas pemilih didominasi warga Yahudi sebesar 77 persen, mencakup 13,6 persen kelompok ultra-Ortodoks.
• Sisa 5 persen diisi oleh kategori pemilih lainnya.

Berdasarkan berbagai jajak pendapat terkini, baik koalisi petahana pimpinan Benjamin Netanyahu maupun blok oposisi Yahudi yang digerakkan Gadi Eisenkot melalui Yashar! diproyeksikan tidak mampu meraih mayoritas parlemen secara mandiri. Secara matematis, suara partai-partai Arab berpotensi menjadi faktor penentu pembentukan pemerintahan baru.

Tembok Prasangka dari Kubu Oposisi

Peluang teoretis tersebut terbentur realitas sikap politik yang kaku. Amjad Iraqi, analis senior masalah Israel dan Palestina dari International Crisis Group (ICG), menilai proyeksi kursi parlemen hanya memperlihatkan permukaan dari perpecahan yang jauh lebih mengakar di tengah komunitas Palestina di Israel. Menurutnya, para pemilih Arab kini berjuang mempertahankan hak-hak dasar sekaligus eksistensi mereka di tengah iklim negara yang semakin agresif.

Logika elektoral seharusnya mendorong blok anti-Netanyahu merangkul partai-partai Arab guna menumbangkan perdana menteri beserta sekutu sayap kanannya seperti Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Namun, kalkulasi prasangka mengalahkan hitungan kursi. Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu secara terbuka menunjukkan sikap permusuhan terhadap warga Palestina. Sementara itu, Naftali Bennett dari Together disebut khawatir mengecewakan basis pemilih Yahudi yang masih terguncang akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Yair Lapid dari Yesh Atid juga dilaporkan enggan gerak politiknya dibatasi oleh tuntutan kelompok Arab.

Eisenkot bahkan menegaskan ambisinya membentuk koalisi "mayoritas Zionis" tanpa melibatkan daftar partai Arab mana pun. Ia menetapkan sejumlah syarat mutlak bagi mitra politik, mulai dari dukungan terhadap wajib militer di angkatan darat maupun badan sipil, pengakuan atas Israel sebagai negara "Yahudi dan demokratis", hingga pelabelan Hamas sebagai organisasi teroris. Syarat-syarat tersebut bertolak belakang dengan prinsip yang selama ini dipegang sebagian besar warga Palestina.

Strategi Bertahan Joint List

Meski terus dikucilkan dan didiskreditkan, aliansi partai Arab yang dikenal sebagai Joint List atau HaReshima HaMeshutefet menyatakan kesiapan mereka memainkan peran krusial dalam menentukan arah pemerintahan berikutnya. Kelompok ini menyadari sepenuhnya bahwa koalisi pimpinan Eisenkot kerap menyuarakan pandangan yang sejalan dengan sayap kanan Netanyahu.

Namun, kekhawatiran akan mandat baru bagi sayap kanan ekstrem dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi komunitas mereka, khususnya warga Palestina di wilayah pendudukan. Seorang anggota parlemen Arab menyampaikan kepada ICG bahwa langkah politik apa pun akan ditempuh demi memperlambat pendarahan yang terjadi, sebuah ungkapan yang ia tegaskan bukan sekadar kiasan.