Tunjangan Guru Non-ASN Naik dan Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk pada 2026
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.
Pemerintah meningkatkan tunjangan guru non-ASN di lingkungan madrasah dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Langkah ini diiringi perluasan akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang pesertanya melonjak dari 29.933 orang pada 2024 menjadi 206.411 orang pada 2025.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/10) bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pengakuan profesionalitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Menurut dia, peran guru penting tidak hanya untuk kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.
Di luar peningkatan kapasitas guru, pemerintah menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp7 triliun sepanjang 2025-2026. Bantuan ini ditujukan bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa guna mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan mereka.
Pemenuhan kebutuhan dasar siswa juga diperluas melalui program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis mencakup 6,3 juta siswa madrasah dan santri.
Dari sisi kelembagaan, Direktorat Jenderal Pesantren resmi terbentuk pada Maret 2026 setelah diusulkan sejak 2019. Kehadiran direktorat jenderal ini memberikan ruang khusus bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan, perlindungan santri, dan kemandirian ekonomi.
Syahganda menyebutkan rangkaian kebijakan tersebut sejalan dengan tema Hari Santri 2026, yakni 'Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas'. Kebijakan ini diklaim sebagai fondasi untuk menyiapkan generasi santri dan madrasah yang mampu bersaing serta menghargai keberagaman.
