Pentagon Rilis Dokumen Rahasia Ketujuh Soal UFO, Ungkap Penampakan Objek Segitiga Hitam
Fokus pada isu keamanan siber, kecerdasan buatan, dan tren teknologi masa depan.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kembali membuka akses publik terhadap arsip terkait fenomena anomali tak dikenal atau UAP. Pada Jumat (23/10) waktu setempat, lembaga tersebut merilis seri dokumen ketujuh yang berisi catatan, gambar, hingga video mengenai objek terbang yang tidak dapat diidentifikasi.
Asisten Menteri Perang AS untuk Urusan Publik sekaligus Juru Bicara Utama Pentagon, Sean Parnell, menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari program Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE). Seluruh berkas yang telah dideklasifikasi tersebut kini dapat diakses melalui laman WAR.GOV/UFO, dan pemerintah akan terus menambah koleksi dokumen secara bertahap.
Rilisan terbaru pekan ini memuat sejumlah laporan spesifik. Salah satunya adalah kesaksian tiga agen federal yang melihat objek berbentuk segitiga hitam misterius di dekat fasilitas aman milik AS. Menurut keterangan dalam berkas tersebut, objek itu bergerak sangat cepat dan jejak panasnya tidak terdeteksi oleh peralatan termal yang digunakan para agen.
Selain itu, dokumen yang dibuka juga mencakup laporan dugaan aktivitas paranormal di Skinwalker Ranch, Utah, serta catatan historis penampakan UFO pada kurun 1940-1950an. Terdapat pula dokumen yang merinci cara NASA dan Pentagon mengoordinasikan penanganan dugaan fragmen kendaraan luar angkasa.
Pengungkapan seri ketujuh ini merupakan kelanjutan dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump awal tahun ini. Pemerintahan Trump pertama kali merilis berkas dan video soal UAP kepada publik pada 8 Mei 2026 sebagai upaya meningkatkan transparansi pengetahuan pemerintah tentang fenomena ekstraterestrial.
Gedung Putih saat itu mengklaim bahwa seluruh video, foto, dan dokumen sumber asli UAP dari berbagai instansi pemerintah AS kini tersedia di satu tempat tanpa memerlukan izin khusus. Dalam pernyataan resmi yang dikutip Fox News, Gedung Putih turut menuding pemerintahan sebelumnya di bawah kepresidenan Joe Biden berupaya mencegah masyarakat mengetahui informasi mengenai fenomena tersebut.
