Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Siasati Penurunan Status Pasar Modal RI oleh MSCI

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah menyikapi penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dengan strategi penyesuaian, bukan perlawanan. Melalui akun Instagramnya pada Sabtu (24/10), Dino menilai keputusan MSCI menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia ke level standalone market menandakan adanya erosi kepercayaan di kalangan pengusaha dalam maupun luar negeri.

Dino menjelaskan bahwa MSCI adalah organisasi non-pemerintah yang netral dan menerapkan tolak ukur sama bagi seluruh negara, termasuk China, India, Korea Selatan, dan Brazil. Berbeda dengan IMF yang menurutnya pernah memiliki agenda tertentu, independensi MSCI menjadikannya acuan utama investor global. Ia mengingatkan bahwa indeks Indonesia sebelumnya berada di level 1,2 persen, namun kini jatuh ke klasifikasi terbawah berdasarkan kriteria yang sama.

Erosi kepercayaan tersebut, menurut Dino, sudah dirasakan oleh pengusaha dari berbagai tingkatan. Ia menyarankan agar pemerintah segera mengatasi gejala ini sejak dini. Dino memperingatkan bahwa sikap defensif atau pengerahan buzzer untuk menyerang MSCI tidak akan mengubah penilaian lembaga tersebut, melainkan berisiko memicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga ke level Rp22.000, pelarian investor, penurunan ekspor, hingga melemahnya daya beli masyarakat.

Sebagai perbandingan, Dino merujuk pada pengalaman China yang sempat ditolak selama tiga tahun berturut-turut saat berupaya masuk ke level emerging market MSCI. Negara tersebut merespons dengan menyesuaikan standar tanpa bersikap defensif, sehingga berhasil naik kelas pada tahun 2018. Dino juga menyinggung krisis moneter pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang meluas menjadi multikrisis sebagai pengingat agar masalah keuangan tidak diremehkan.

Untuk memperbaiki situasi, Dino mengusulkan agar pemerintah melakukan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI. Target yang dicanangkan adalah perbaikan skor Indonesia menuju satu persen pada bulan Juni 2027, mendekati posisi Malaysia yang mencatat skor 0,92 persen dan Thailand sebesar 0,97 persen. Pemenuhan standar MSCI ini dinilai sejalan dengan upaya memenuhi standar OECD untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas ekonomi.

Dino juga merekomendasikan pembentukan Satgas Khusus yang terdiri atas Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan OJK untuk fokus menangani isu ini. Ia menekankan pentingnya penerapan kebijakan komunikasi satu pintu, di mana hanya pejabat seperti Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau Ketua Bursa Efek Indonesia yang berbicara mewakili pemerintah terkait MSCI, guna menjaga sensitivitas pasar terhadap pernyataan pejabat.