Pelapor Khusus PBB Desak Indonesia Evaluasi dan Putus Relasi Ekonomi dengan Israel

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak pemerintah Indonesia mengevaluasi seluruh hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi, dan kerja sama institusional yang terkait dengan Israel. Menurutnya, dukungan diplomatik terhadap kemerdekaan Palestina perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, bukan sekadar kecaman.

Dalam diskusi yang digelar Amnesty International Indonesia dan Kontras di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Rabu (21/10), Albanese menyatakan bahwa jika evaluasi menemukan keterlibatan dalam sistem ekonomi yang menopang pendudukan Israel di Palestina, hubungan tersebut harus diputus. Ia menekankan pentingnya membangun koalisi regional dan subregional karena menentang sistem yang diuntungkan dari genosida tidak bisa dilakukan oleh satu negara atau satu kebijakan saja.

Desakan ini merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024. ICJ menyatakan keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal. Berdasarkan fatwa hukum tersebut, negara-negara berkewajiban tidak mengakui situasi itu sebagai sah serta dilarang memberikan bantuan, melakukan perdagangan, membuat perjanjian, pertukaran antaruniversitas, maupun program penelitian bersama yang mendukung legalitas pendudukan.

Albanese juga menyoroti pentingnya mengaudit hubungan tidak langsung yang kerap luput dari perhatian. Laporan Pelapor Khusus PBB pada Oktober 2025 berjudul Gaza Genocide: A Collective Crime mendokumentasikan aliran senjata, komponen, dan teknologi penggunaan ganda ke industri militer Israel. Hubungan semacam ini tidak selalu melalui perjanjian bilateral terbuka, melainkan dapat terjadi lewat rantai pasok internasional, kontrak perusahaan swasta, investasi, hingga transaksi dengan perantara di negara ketiga.

Sebagai contoh, investigasi The Pegasus Project oleh The Guardian pada 2021 menyimpulkan perangkat lunak mata-mata buatan NSO Group Israel digunakan atau diduga digunakan sejumlah pemerintah untuk menyasar jurnalis, aktivis HAM, dan politisi. Investigasi IndonesiaLeaks pada 2023 melaporkan dugaan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara memperoleh akses terhadap Pegasus, meskipun sumber yang dikutip bersifat anonim.

Pada Mei 2024, Amnesty International bersama mitra media termasuk Tempo dan Haaretz menerbitkan temuan bukti penjualan dan penggunaan perangkat pengawasan invasif di Indonesia selama periode 2017-2023. Produk yang teridentifikasi berkaitan dengan Q Cyber Technologies yang terhubung dengan NSO Group, Wintego Systems, Saito Tech (Candiru), serta infrastruktur yang dikaitkan dengan Circles. Namun, Amnesty menegaskan temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan Pegasus secara spesifik telah digunakan oleh institusi Indonesia.

Bagi Albanese, pola hubungan tidak langsung inilah yang membuat audit menyeluruh menjadi mendesak. Pemerintah perlu mengetahui apakah kebijakan pengadaan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama teknologi secara tidak langsung turut mempertahankan situasi yang telah dinyatakan ilegal oleh ICJ.