Menlu Tata: Australia Siap Bantu RI Jika Diminta, Fokus Penguatan Komunikasi Teknis

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir (Tata) mengungkapkan bahwa Australia menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia jika diperlukan, termasuk dalam peran penengah jika diminta. Pernyataan tersebut disampaikan Tata seusai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (22/10), sebelum konferensi pers dimulai.

Australia Menegaskan Indonesia Sebagai Prioritas Kawasan

Tata menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama sebagai menteri baru dengan seorang kepala luar negeri asing, yang menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara. Penny Wong disebut menyempatkan diri mengunjungi Indonesia setelah perjalanan dari Papua Nugini. Menurut keterangan Tata, Wong menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara terpenting bagi Australia, khususnya di tingkat kawasan.

Agen berita CNN Internasional melaporkan bahwa kedua pihak tidak membahas secara terperinci persoalan spesifik yang sedang dihadapi Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan. Fokus utama diskusi adalah penguatan komunikasi bilateral hingga tingkat teknis, yang dinilai perlu ditingkatkan meskipun komunikasi di tingkat kepala negara dan menteri telah berjalan baik selama ini.

Reformasi Multilateral dan Forum Regional

Keduanya juga bertukar pandangan mengenai upaya menjaga ketahanan kawasan melalui berbagai mekanisme, termasuk ASEAN. Sebagai anggota bersama Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Pacific Islands Forum (PIF), Indonesia dan Australia melihat forum-forum tersebut sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan pandangan. Tata menegaskan adanya kesamaan posisi kedua negara dalam mendorong reformasi sistem multilateral yang dianggap perlu diperbaiki.

Di samping isu bilateral, Tata menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri RI terus memantau perkembangan situasi di Eropa. Ia mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak terlibat dalam politik lokal, serta mematuhi arahan Kedutaan Besar RI (KBRI) dan pemerintah setempat.