Sidang Kabinet Paripurna Digelar di Istana Sehari Pasca Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Rabu (21/10) siang. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta kepala lembaga negara mulai terpantau berdatangan ke kompleks Istana menjelang pukul 14.30 WIB.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pejabat tinggi yang hadir antara lain Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Pratikno, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Perindustrian Sarmuji, Anggota Wantimpres Rocky Gerung, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Ketua Wantimpres Pratikno menegaskan bahwa seluruh jajaran dewan yang dipimpinnya mendapat undangan resmi untuk menghadiri sidang tersebut. "Kami Wantimpres, ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta seluruh anggota Wantimpres diundang di Sidang Kabinet Paripurna pada sore hari ini," kata Pratikno saat tiba di lokasi.
Meski demikian, Pratikno menyatakan belum mengetahui secara pasti apakah agenda utama sidang kali ini mencakup evaluasi dua tahun pemerintahan yang baru saja terlewati sehari sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa substansi pembahasan baru akan diketahui setelah rangkaian sidang paripurna selesai dilaksanakan.
Pelaksanaan SKP pada hari ini telah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Kepala Badan Pemenangan Tugas dan Kinerja (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko melalui pesan singkat. Sidang ini menjadi forum kabinet paripurna pertama yang digelar Presiden Prabowo sejak pertemuan serupa terakhir kali diselenggarakan pada 20 Juli 2026 lalu, bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Analisis Redaksi
Pemilihan waktu penyelenggaraan Sidang Kabinet Paripurna tepat satu hari setelah peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah sebuah kebetulan administratif semata. Dalam tradisi tata kelola pemerintahan, jeda satu hari ini lazim digunakan sebagai ruang bagi presiden untuk menyerap dinamika publik dan mengevaluasi capaian kementerian sebelum mengonsolidasikannya dalam forum tertinggi kabinet. Kehadiran lengkap dari lintas kementerian hingga unsur Wantimpres, termasuk figur seperti Rocky Gerung, mengindikasikan bahwa ada arahan strategis yang bersifat menyeluruh dan membutuhkan sinkronisasi antar-lembaga.
Sikap berhati-hati yang ditunjukkan oleh Pratikno terkait substansi rapat juga mencerminkan etika birokrasi yang ketat, di mana hasil sidang paripurna sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden untuk disampaikan kepada publik. Namun, mengingat absennya SKP selama tiga bulan terakhir sejak Juli 2026, akumulasi isu kebijakanāmulai dari kinerja ekonomi domestik hingga posisi diplomatik Indonesiaāsangat mungkin menjadi materi berat yang harus diselesaikan oleh Kabinet Merah Putih pada sesi ini.
Bagi pengamat politik dan pers, frekuensi pelaksanaan SKP adalah salah satu indikator penting untuk mengukur ritme kerja sebuah pemerintahan. Jika ke depan sidang paripurna kembali digelar dengan jarak yang terlalu renggang, hal ini berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai soliditas koordinasi antar-kementerian. Sebaliknya, konsistensi dalam menggelar forum ini akan menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo tengah memperketat kendali atas mesin birokrasinya di fase pertengahan periode kepemimpinan.
