Prabowo Sebut Pemberontakan Sejarah RI Dibiayai Asing, Ingatkan Kabinet Merah Putih Soal Intervensi
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa sejumlah pemberontakan besar dalam sejarah Indonesia kerap diintervensi dan dibiayai oleh pihak asing. Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat ia memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Rabu (21/10) sore, di hadapan seluruh anggota Kabinet Merah Putih.
"Bangsa-bangsa besar selalu intervensi, selalu ganggu kita, selalu menghasut perpecahan, selalu membiayai pemberontakan, kerusuhan, adu domba," ujar Prabowo. Ia kemudian merinci deretan gerakan yang dinilai sebagai bentuk politik pecah belah atau devide et impera, mulai dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Semesta (Permesta), hingga Pemberontakan 1948.
Meski menyoroti kuatnya campur tangan asing tersebut, Prabowo menegaskan bahwa karakter bangsa Indonesia tetap kokoh dan memiliki ketahanan nasional yang teruji. Ia mengambil contoh krisis pada periode 1997 hingga 1998, ketika banyak pihak meramalkan Indonesia akan segera pecah. Ramalan itu, menurutnya, terbukti keliru karena rakyat semakin pandai dan para pemimpin pada akhirnya mampu menjaga persatuan.
Berangkat dari keyakinan tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjalankan politik persatuan di tengah kondisi geopolitik yang dinamis. "Marilah kita tanamkan perbedaan-perbedaan kita, marilah kita bersatu untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat indonesia hidup sejahtera, rakyat," serunya kepada jajaran menteri.
Tudingan mengenai keterlibatan pihak asing di balik berbagai kerusuhan bukanlah narasi baru dari Prabowo. Sepanjang dua tahun kepemimpinannya, ia beserta para pendukungnya kerap menyuarakan adanya intervensi hingga pendanaan asing di balik setiap gelombang demonstrasi yang terjadi di tanah air.
Analisis Redaksi
Pernyataan Presiden Prabowo di forum resmi kabinet ini menunjukkan arah kebijakan keamanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh pembacaan historis. Dengan menarik garis lurus antara pemberontakan era 1940-an hingga 1960-an dengan dinamika politik kontemporer, pemerintah tampak sedang membangun justifikasi ideologis untuk memperketat pengawasan terhadap potensi instabilitas domestik. Pendekatan ini mengingatkan kita pada pola komunikasi politik yang kerap menempatkan ancaman eksternal sebagai faktor utama keretakan internal.
Namun demikian, sebagai jurnalis yang telah mengamati dinamika kekuasaan selama dua dekade, saya melihat perlunya kehati-hatian dalam menyikapi klaim intervensi asing secara pukul rata. Sejarah mencatat bahwa pemberontakan seperti DI/TII atau PRRI/Permesta lahir dari akumulasi ketidakpuasan politik, ekonomi, dan militer di daerah terhadap pusat. Mengurangi kompleksitas akar masalah tersebut semata-mata pada dalih pendanaan asing berisiko mengaburkan evaluasi kritis terhadap tata kelola pemerintahan masa lalu maupun masa kini.
Seruan persatuan yang digaungkan Presiden tentu relevan bagi kelangsungan stabilitas nasional. Akan tetapi, efektivitas narasi ini sangat bergantung pada apakah pemerintah juga membuka ruang dialog yang sehat bagi kritik publik. Jika setiap bentuk protes atau demonstrasi otomatis dicap sebagai produk intervensi asing tanpa pembuktian hukum yang transparan, maka pesan persatuan itu sendiri justru dapat kehilangan legitimasinya di mata masyarakat sipil.
