Prabowo Pertahankan Koalisi Besar, Sebut Indonesia Butuh Persatuan Nasional Hadapi Tantangan

Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka memaparkan alasan di balik pembentukan koalisi politik besar yang selama ini kerap menuai kritik dari berbagai kalangan. Dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10), ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk merangkul seluruh kekuatan politik demi kepentingan bangsa.

"Koalisi kita besar, benar, karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk jalankan perbaikan kehidupan rakyat kita," kata Prabowo. Ia menilai salah satu kelemahan fundamental bangsa Indonesia adalah elite politiknya yang masih terkotak-kotak dan cenderung mengedepankan ego sektoral. Dinamika politik di negara dengan populasi hampir 300 juta jiwa ini, menurutnya, pasti berlangsung sangat keras mengingat kursi kepemimpinan yang tersedia amat terbatas.

Menanggapi tudingan bahwa kabinet gemuk tidak efisien, Prabowo meminta publik melihat skala geografis Indonesia. Ia mengingatkan bahwa luas wilayah Indonesia setara dengan benua Eropa yang mencakup hampir 30 negara. Bedanya, jika negara-negara di Uni Eropa masing-masing memiliki kabinet sendiri, Indonesia hanya dikelola oleh satu kabinet tunggal.

"Mana yang tidak efisien, dan kita mampu kendalikan ada bencana alam kita hadapi, Sumatra bagian utara kemarin habis-habisan kita turun, gempa bumi, apa itu Krakatau, karhutla kita kompak kita hadapi," ucapnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pembelaan atas kinerja kabinet dalam merespons berbagai krisis kebencanaan yang terjadi secara simultan di sejumlah daerah.

Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa politik di Indonesia harus mengedepankan persatuan nasional. Ia merujuk pada konsep yang dulu digaungkan oleh Presiden pertama RI Sukarno, yang berupaya menjaga keutuhan bangsa meski saat itu justru mendapatkan cemoohan. Prabowo mengakui perbedaan dan kompetisi dalam demokrasi memang dibutuhkan, namun persatuan tetap menjadi fondasi utama.

Ia juga melontarkan kritik terhadap penerapan demokrasi gaya Barat. "Kalau kita ikut demokrasi ala barat, sekarang lihatlah televisi, berita, setiap hari apa yang terjadi di Prancis, Italia, di Eropa, tempat lahir demokrasi yang mengajarkan kita HAM, kita lihat," ujarnya. Pandangan ini menunjukkan arah kebijakan politik pemerintahan yang ingin membedakan diri dari polarisasi khas sistem multipartai di Eropa melalui pendekatan persatuan nasional.

Analisis Redaksi

Pernyataan Presiden Prabowo di forum resmi Sidang Kabinet Paripurna bukan sekadar respons defensif terhadap kritik publik mengenai komposisi pemerintahannya, melainkan sebuah penegasan ulang doktrin politik yang ia bangun sejak masa kampanye. Analogi perbandingan luas wilayah Indonesia dengan benua Eropa adalah narasi yang sengaja dipilih untuk memberikan justifikasi rasional atas besarnya struktur kekuasaan saat ini. Namun, argumen geografis ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar mengenai efektivitas birokrasi dan kecepatan pengambilan keputusan di tengah kabinet yang menampung begitu banyak perwakilan partai politik.

Rujukan kepada gagasan persatuan ala Sukarno memperlihatkan upaya pemerintahan saat ini untuk mencari legitimasi historis. Dengan menempatkan persatuan nasional di atas kompetisi demokrasi liberal, Prabowo secara implisit sedang membentuk standar baru tentang bagaimana oposisi dan kritik seharusnya diposisikan dalam tata kelola pemerintahan. Ini adalah manuver politik klasik yang bertujuan memperkecil ruang gesekan dengan menyatukan hampir semua faksi ke dalam satu tenda besar.

Kritik terhadap kondisi demokrasi di Eropa, khususnya di Prancis dan Italia, digunakan sebagai alat pembanding untuk meredam suara-suara yang menuntut model checks and balances yang lebih ketat. Sebagai catatan redaksi, meskipun stabilitas politik melalui koalisi besar dapat mempercepat konsolidasi program kerja jangka pendek, sejarah ketatanegaraan kita membuktikan bahwa tanpa fungsi pengawasan yang kuat dari luar pemerintahan, efisiensi yang diklaim berisiko berubah menjadi euforia kekuasaan yang minim akuntabilitas.