Demo Albania Memanas Sepekan Terakhir, PM Edi Rama Tuding Adanya Perang Hibrida Asing

Demonstrasi antipemerintah di ibu kota Tirana, Albania, berlangsung ricuh selama sepekan terakhir dan mengakibatkan sekitar 300 orang terluka. Menurut keterangan pihak berwenang yang dilansir AFP pada Rabu (21/10/2026), lebih dari separuh korban luka merupakan anggota kepolisian.

Aksi protes yang telah berjalan selama beberapa bulan ini memanas sejak Selasa pekan lalu. Pemicu awalnya adalah kontroversi pembangunan resor yang dikaitkan dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemarahan publik atas proyek tersebut kemudian meluas menjadi tuntutan perbaikan kondisi pendidikan tinggi serta penolakan terhadap dugaan korupsi. Ribuan demonstran kini secara konsisten mendesak Perdana Menteri Albania Edi Rama untuk mengundurkan diri.

Bentrokan antara massa dan aparat dilaporkan terjadi berulang kali. Polisi menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menyasar gedung-gedung pemerintah, termasuk kantor Kementerian Pendidikan yang mengalami kerusakan serius. Di sisi lain, menurut laporan AFP, para demonstran membalas dengan melemparkan bom molotov, batu, menyalakan kembang api ke arah petugas, serta membakar tempat sampah sebagai barikade jalan. Sejumlah toko di ibu kota juga ikut rusak.

Menanggapi eskalasi tersebut, Rama menuding adanya campur tangan asing melalui apa yang ia sebut sebagai "perang hibrida". Dalam pernyataan yang disiarkan langsung saat mengunjungi Kementerian Pendidikan pada Selasa, pemimpin pemerintahan berhaluan kiri-tengah itu sebelumnya menuduh Rusia dan Iran berada di balik penyebaran informasi menyesatkan di internet. Ia menilai gejolak politik ini memanfaatkan keluhan nyata masyarakat, seperti kenaikan biaya hidup dan sulitnya hunian terjangkau, untuk mendapatkan momentum.

Gerakan demonstrasi tidak hanya melibatkan mahasiswa. Ratusan profesor universitas menggelar aksi solidaritas pada Selasa pagi untuk memprotes kekerasan polisi terhadap mahasiswa, membawa spanduk penolakan kekerasan, dan turut menyerukan mundurnya Rama. Pelajar sekolah menengah juga bergabung dalam unjuk rasa, meskipun keterlibatan anak di bawah umur dalam aksi kekerasan telah berulang kali dikecam oleh otoritas setempat.

Di tengah situasi yang memburuk, Rama mengisyaratkan kemungkinan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun serta rencana perubahan batas usia pertanggungjawaban pidana. Ia menyatakan bahwa persoalan perang hibrida yang memanfaatkan isu domestik kini telah diakui sebagai masalah besar di seluruh Eropa.