Bahlil Lahadalia Soroti Sejarah Golkar: Belum Pernah Ada Ketua Umum yang Jadi Presiden

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti fakta sejarah bahwa sejak partai tersebut berdiri pada 1964 dan mengikuti pemilu pertama kali tahun 1971, belum pernah ada satu pun ketua umumnya yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di hadapan wartawan usai acara Doa dan Tasyakuran HUT Golkar ke-62 pada Selasa (20/10) malam.

"Kalau kita melihat sejarah Partai Golkar, sejak lahir tahun 1964, pemilu tahun 1971, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presiden," kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM itu. Ia menambahkan bahwa satu-satunya ketua umum Golkar yang berhasil menduduki jabatan eksekutif tertinggi hanyalah Sudharmono, yakni sebagai Wakil Presiden RI periode 1988-1993.

Meskipun Partai Golkar identik dengan penguasa Orde Baru Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, Soeharto sendiri tidak pernah menjabat sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Kedudukannya hanya berada di kursi Dewan Pembina Partai, termasuk saat menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar hingga berakhirnya rezim Orde Baru.

Sudharmono, pensiunan jenderal bintang tiga yang dekat dengan Soeharto, memimpin Golkar sebagai Ketua Umum pada periode 1983-1988 berdasarkan catatan situs resmi Perpustakaan Nasional RI. Sebelum dipilih menjadi mandataris MPR untuk mendampingi Soeharto sebagai Wapres kelima RI, ia pernah menduduki posisi strategis di dalam kabinet sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Dalam Negeri. Namanya juga tercatat sebagai salah satu tokoh penting terkait Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Bahlil menegaskan bahwa partai tersebut tidak didirikan semata-mata untuk menjadikan ketua umumnya sebagai presiden atau wakil presiden. "Partai Golkar ini lahir untuk menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita negara, untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, pendidikan, dan macam-macam," jelasnya. Ia juga mengingatkan doktrin utama partai adalah menambah jumlah kursi di parlemen serta menjalankan perannya sebagai golongan penyeimbang sejak era sebelum reformasi 1999 mewajibkan Golkar bertransformasi menjadi partai politik.

Analisis Redaksi

Pernyataan Bahlil Lahadalia ini menarik dicermati karena secara terbuka mengakui keterbatasan historis partainya dalam menghasilkan pemimpin nasional tertinggi dari kalangan internal struktural. Sebagai politikus yang kini memegang dua jabatan krusial di kabinet sekaligus menakhodai mesin partai, penekanan pada doktrin penambahan kursi parlemen menunjukkan orientasi pragmatis Golkar menjelang siklus elektoral berikutnya, bukan sekadar romantisme masa lalu Orde Baru.

Dalam konteks dinamika koalisi pemerintahan, pengingat bahwa Golkar sejatinya adalah instrumen penyeimbang dan bukan sekadar kendaraan pencalonan presiden bisa dibaca sebagai strategi negosiasi posisi tawar. Dengan merendah soal ambisi kursi presiden, Bahlil justru membuka ruang manuver yang lebih luas bagi partainya untuk mengamankan pos-pos strategis di eksekutif maupun legislatif tanpa harus terbebani ekspektasi sebagai calon pemimpin utama.

Secara historis, fakta bahwa Soeharto memilih tidak menjadi ketua umum Golkar selama 32 tahun berkuasa membuktikan bahwa desain kekuasaan Orde Baru memang memisahkan secara tegas antara pusat gravitasi kekuasaan negara dan struktur partai. Bahlil tampaknya ingin menghidupkan kembali filosofi tersebut di era demokrasi modern, di mana relevansi Golkar diukur dari kontribusi kebijakan dan penguasaan parlemen, bukan semata dari siapa yang duduk di Istana Merdeka.