Mendagri Tito Minta Penguatan IT dan Keamanan Siber di Sistem Digitalisasi Perlinsos

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak penguatan infrastruktur teknologi informasi pada seluruh instansi pengelola program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Desakan ini muncul dalam Rapat Koordinasi Rencana Rollout Nasional Digitalisasi Perlinsos yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (16/10). Fokus utamanya adalah memastikan integrasi data antarlembaga berjalan mulus sekaligus menjaga keamanan sistem dari ancaman siber.

Tito menjelaskan bahwa akurasi penentuan kelayakan penerima bantuan sangat bergantung pada penyatuan data lintas sektor. Informasi tersebut mencakup kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), data kendaraan bermotor dari Kepolisian, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Penggunaan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi tulang punggung dalam proses kategorisasi tersebut. "Kenapa kekuatannya (aplikasi Perlinsos) kuat sekali? Karena menggabungkan data-data dari berbagai instansi, dan menggunakan AI untuk membaca bahwa ini layak atau tidak layak," ujar Tito saat memaparkan mekanisme kerja sistem baru ini.

Namun, kecepatan pengolahan data berbasis IT membawa risiko tersendiri berupa gangguan sistem maupun serangan siber. Oleh karena itu, mantan Kepala Polri ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas penyimpanan (storage), lebar pita jaringan (bandwidth), sistem pencadangan (backup), dan keamanan siber (cybersecurity) secara simultan. Ia meminta agar elemen-elemen teknis ini diperkuat secara serius oleh setiap pihak terkait.

Selain aspek teknis, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang pelindungan data pribadi. Lalu lintas data yang masif menuntut verifikasi dan validasi ketat untuk mencegah akses tidak sah. "Saran kami, masing-masing semua yang terlibat dalam aplikasi ini, semua memperkuat sistem IT mereka," tegasnya menutup pernyataan mengenai urgensi kolaborasi teknis antar-lembaga.

Analisis Redaksi

Digitalisasi Perlinsos bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan ujian kedaulatan data negara. Integrasi data dari ATR/BPN hingga Dukcapil menciptakan profil ekonomi sosial warga yang sangat rinci. Jika keamanan siber lemah, kebocoran data ini bisa berujung pada manipulasi bansos atau eksploitasi identitas jutaan rakyat. Penguatan bandwidth dan storage hanyalah fondasi; tembok pertahanan utamanya adalah protokol cybersecurity yang proaktif, bukan reaktif.

Langkah Tito mendorong standarisasi IT di tingkat daerah adalah sinyal positif namun berpotensi menimbulkan ketimpangan jika anggaran pusat tidak disertai transfer kemampuan teknis yang memadai. Tanpa audit independen berkala, efisiensi yang dijanjikan AI bisa berubah menjadi bias algoritma yang diskriminatif. Publik perlu memantau apakah transparansi kode sumber dan mekanisme banding manual tetap tersedia bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan otomatis sistem ini.