WALHI Kritik Prabowo Dibisiki Data Tidak Valid soal Karhutla oleh Menteri dan Panglima

Pernyataan kontroversial muncul dari Direktur Eksekutif WALHI, Boy Sembiring, yang menilai Presiden Prabowo Subianto menerima informasi tidak valid dari jajarannya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam program "Head to Head with Elvira" di CNN Indonesia pada Rabu (14/10) malam, Boy secara eksplisit menyebut bahwa Presiden "sering dibisiki" oleh menteri dan pimpinan level utama dengan data yang keliru, sehingga penanganan karhutla gagal menyentuh akar permasalahannya.

Kritik Boy tidak berhenti pada tataran administratif; ia menyoroti konkretnya kegagalan kebijakan yang dianggap tidak memihak masyarakat. Sebagai contoh, ia mempertanyakan mengapa pengerahan sekitar 1.800 puskesmas menjadi jawaban utama, padahal solusi proaktif seharusnya mendorong mobilisasi rumah sakit ke area terdampak untuk membantu warga yang terpapar asap. Boy menekankan bahwa jika informasi yang sampai ke Kepala Negara tidak jernih, maka panduan kebijakan di lapangan akan kehilangan arah.

Narasi ini diperkuat oleh temuan lapangan WALHI yang membantah laporan resmi pemerintah pada awal karhutla. Saat itu, seorang menteri melaporkan kepada Presiden bahwa tidak ada lahan korporasi yang terbakar, sebuah klaim yang dibantah data di lapangan di mana mayoritas kebakaran justru terjadi di areal kerja konsesi, khususnya perkebunan kayu dan kelapa sawit. Publik kemudian mendapatkan informasi bahwa kebakaran tersebut terjadi di wilayah korporasi, menciptakan disonansi kognitif antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan.

Di acara yang sama, Konten Kreator Virdian Aurellio memperluas kritik tersebut dengan menargetkan birokrasi di bawah, termasuk para kepala daerah. Virdian menyatakan bahwa ia masih mencoba berbaik hati dengan asumsi bahwa Presiden sebenarnya tidak acuh, melainkan sedang "dibohongi" oleh birokrat di provinsi-provinsi. Setelah menghabiskan dua minggu di wilayah terdampak, ia menggambarkan kondisi di mana masyarakat terpaksa hidup beriringan dengan asap dan memilih mengorbankan kesehatan jangka panjang demi kebutuhan sehari-hari.

Puncak ketegangan narasi datang dari respons resmi pemerintah melalui Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria. Hariqo membantah keras klaim tersebut dengan menyatakan bahwa Presiden tidak bisa dibohongi karena tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi. Ia bahkan mengangkat konteks masa lalu Prabowo sebagai pasukan tempur, dengan berkata, "Kalau Presiden mudah dibohongi, sudah jadi jenazah Pak Prabowo hari ini. Karena di lapangan itu tidak mungkin mendapatkan satu informasi." Pernyataan ini menegaskan sikap defensif pemerintah yang memandang Presiden sebagai entitas yang memiliki lapisan perlindungan informasi berlapis.

Analisis Redaksi

Isu ini menyoroti krisis kepercayaan antara lembaga pengawas independen dan eksekutif dalam pengelolaan bencana nasional. Ketika WALHI dan aktivis publik menuduh adanya aliran informasi yang "tidak valid" dari anak buah, sementara pemerintah mengagulkan mekanisme kontrol ganda melalui figur Presiden yang berpengalaman di militer, yang teruji bukan sekadar soal data, tetapi soal politik informasi. Akar masalah karhutla yang terkait dengan korporasi besar menjadi sangat sensitif karena mempertaruhkan tafsur hukum terhadap "kearifan lokal" dan hak masyarakat adat.

Secara praktis, klaim bahwa Presiden "tidak bisa dibohongi" oleh Hariqo Wibawa Satria adalah argumentasi retoris yang kuat, namun mengabaikan potensi bias dalam rantai komando birokrasi. Jika laporan menteri menyatakan "tidak ada lahan korporasi yang terbakar" sementara data lapangan menunjukkan sebaliknya, maka ada kegagalan sistemik dalam verifikasi data. Publik perlu waspada bahwa narasi "normalitas" yang dipaksakan oleh kepala daerah, seperti yang dikutukan Virdian, dapat mempercepat kelelahan sosial dan menurunkan efektivitas evakuasi medis jangka panjang bagi warga di daerah asaper.